EGO-SEKTORAL WARISAN KOLONIAL

Oleh: Ir. Petrus Gunarso, M.Sc., Ph.D., IPU
  Pemerhati Kehutanan

Dari sebuah khotbah pendek misa harian oleh Uskup Bandung tanggal 12 Mei 2020, saya diingatkan mengenai istilah, makna, dan apa yang terbaik dalam kaitannya dengan warisan. Hal itu menjadi penting karena ketika saya dihubungi redaksi untuk mengisi artikel opini dalam Majalah Rimba Indonesia (MRI) edisi ini, penulis menemukan inspirasi untuk menulis judul “Ego-sektoral warisan kolonial”. Karena MRI kali ini mengambil thema “Gotong-royong dalam Membangun Kehutanan Indonesia”, maka terbersit dalam pikiran –mengapa tema itu diangkat?

Warisan, dari jenisnya ternyata bukan hanya warisan harta/materi dari orang tua kepada anak-anaknya. Ternyata warisan dalam arti luas berarti sesuatu yang ditinggalkan, dan itu berkait erat dengan waktu dan sejarah. Warisan bisa dalam bentuk sosial, kultur/budaya dan adat istiadat, agama, etnis –biologis, warna kulit, model rambut dan perawakan–, warisan ekologis, hukum, struktur dan bentuk pemerintahan dan dan bahkan warisan etos kerja.

Dalam membangun Kehutanan Indonesia, ham-batan yang banyak dibicarakan di media sosial dan diskusi serta seminar adalah menonjolnya kebijakan yang bersifat ego-sektoral sebagai hambatan utama, diikuti dengan issue birokrasi yang rumit dan kaku, serta banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron.

Sektor yang paling tinggi derajad ego-sektoralnya ditengarai adalah sektor kehutanan. Hal tersebut terbukti dan diakui oleh banyak pihak —justru dari para rimbawan sendiri, yang pada umumnya setelah keluar dari atau setelah memasuki usia pensiun. Kebijakan ego-sektoral sebenarnya bukan terbatas pada kehutanan saja — tetapi sektor-sektor lain juga dipengaruhi oleh kepentingan sektornya, membuat kebijakannya yang juga bersifat ego— sektoral.

Salah satu kebijakan ego-sektoral tersebut telah ditulis dalam opini di beberapa majalah yaitu tentang penyelesaian tata ruang wilayah yang tak kunjung usai, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten. Kasus paling menarik adalah tidak terselesaikannya tata ruang propinsi di Kalimantan Tengah1 dan Riau. Lalu apa hubungannya antara ego-sektoral dengan gotong royong membangun kehutanan Indonesia? Mari kita lihat ke belakang, dalam sejarah pembangunan kehutanan sejak jaman kolonial sampai dengan jaman millennial berikut ini.

ERA KERAJAAN DI JAWA DAN NUSANTARA

Hutan Mentaok (Alas Mentaok) di Jawa Tengah pada jaman kerajaan dipakai sebagai sebuah hadiah dalam sebuah perebutan kekuasaan raja-raja Jawa sebelum penjajahan. Dalam cerita raja-raja Jawa tersebut, alat untuk merebut kekuasaan yang paling penting adalah Keris Pusaka Setan Kober.

Ada lagi keris yang phenomenal yaitu Keris Empu Gandring. Keris yang dipakai untuk perebutan kekuasaan jaman Ken Arok dan raja-raja selanjutnya. Dalam tulisan ini saya tidak akan bercerita tentang keampuhan keris dan perebutan kekuasaan jaman raja-raja Jawa dan Nusantara.

Sebagai sejarah, tentu cerita itu tidak bisa dihapus. Namun demikian bagi kita yang hidup saat ini di jaman millennial pasti tidak ingin mewarisi budaya saling bunuh demi kekuasaan tersebut. Yang kita warisi tentu saja hal-hal yang baik; misalnya dalam kebudayaan sastra, kesenian, dan berbagai tradisi yang masih kita jalankan sampai hari ini.

Apakah gotong royong sudah ada sejak jaman raja-raja atau kesultanan Jawa? Jika menilik dari cerita sejarah, nampaknya semangat gotong royong itu bukan dari jaman ini. Jaman ini lebih menonjol pada perebutan kekuasaan dengan kekerasan, kebencian, iri hati, dan dibumbui dengan perebutan wanita yang akan diambil sebagai permaisuri.

ERA KOLONIAL BELANDA

Sebenarnya wilayah Nusantara tidak hanya dijajah oleh Belanda dan Jepang, karena ada juga penjajah Portugis dan Inggris di wilayah Nusantara. Namun demikian untuk melihat warisan, penulis lebih fokus pada dua masa penjajahan dan dua bangsa penjajah saja yaitu Belanda dan Jepang. Apa yang diwariskan oleh kolonial Belanda dan Jepang bagi bangsa Indonesia?

Yang paling menarik dari jaman penjajahan Belanda adalah lamanya yang mencapai 350 tahun atau tiga setengah abad, sebuah kurun waktu yang sangat panjang! Tentulah, warisannya sungguh amat banyak dan telah merasuk ke dalam sanubari para leluhur dan pendahulu kita pada generasi masa itu. Apakah sisa-sisa warisan itu masih ada sampai saat ini? Mari kita lihat lebih jauh lagi.

Sedemikian lamanya penjajahan Belanda atas negeri tercinta Indonesia, apa saja yang diwariskan ke kita? Sejarah mencatat bahwa sebenarnya yang menjajah bukanlah pemerintah Negara Kerajaan Belanda, tetapi VOC. VOC adalah sebuah kongsi dagang yang datang ke Indonesia, semula dalam rangka berdagang dan mencari kebutuhan esensial mereka saat itu yaitu rempah-rempah.

Pedagang itu kemudian berubah menjadi penjajah dengan menerapkan sebuah prinsip kuno tetapi efektif untuk kepentingannya yaitu: devide at impera, devide and rule. Ternyata kerajaan-kerajaan dan kasultanan di Nusantara, yang sangat banyak kala itu, ketika kita belum menjadi Bangsa dan Negara Indonesia. Wilayah yang begitu luas bisa ditaklukkan dengan mudah dengan metode yang bertolak belakang dengan kata yang menjadi topik kita yaitu gotong royong. Gotong royong, secara harafiah adalah lawan kata dari devide at impera.

Dalam kaitannya dengan hutan dan kehutanan di Indonesia, kolonial Belanda tercatat pula sebagai pemanfaat dan juga sekaligus pada akhirnya pengelola hutan yang baik. Pemanfaatan kayu jati utamanya —untuk membangun industri perkapalan di Negeri Belanda, banyak diekploitasi oleh VOC. Jadi selain mencari rempah-rempah, ternyata kolonial Belanda juga jeli melihat peluang lain yaitu mendapatkan komoditas kayu jati untuk membangun industri perkapalan mereka.

Pada saat peran dagang VOC semakin berkelindan dengan pemerintahan Kolonial Belanda yang berhasil menguasai sebagian besar teritori Nusantara, maka pendekatan devide et impera sedikit demi sedikit berubah menjadi kebijakan etis, pendidikan dan agama. Namun demikian, dalam keseharian dan dalam rangka mempertahankan hegemoni kekuasan penjajah, diterapkan pula metode segregasi etnis, yaitu antara warga asing pendatang dan pribumi. Di jaman itu, bangsa Tionghoa, India, dan Arab mendapat perlakuan berbeda dibandingkan dengan pribumi (penduduk asli Indonesia).

Berkaitan dengan hal ini, dalam keseharian, ternyata keberpihakan pemerintah di jaman Millenial, masih terasa warisannya. Penulis tidak ingin langsung melompat ke jaman millennial ketika menyinggung soal ini —tetapi supaya sidang pembaca teringat Kembali dengan istilah warisan dalam judul tulisan ini.

ERA KOLONIAL JEPANG

Jepang menjajah Indonesia cukup pendek, hanya tiga setengah tahun di Indonesia, tetapi dampaknya lumayan dahsyat baik dampak positif maupun negatif dilihat dari sisi warisan. Warisan apakah yang ditinggalkan oleh penjajah Jepang?

Selama ini kita tidak mau mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia itu warisan penjajah bangsa Jepang! Lalu, secara spesifik apa yang diwariskan oleh Jepang dalam pembangunan hutan Indonesia? Hampir tidak ada bukan? Justru mungkin kerusakan hutan Jawa adalah salah satu warisan nyata kolonial Jepang. Tidak terlihat rekam jejak bangsa Jepang dalam pembangunan hutan dan kehutanan di Indonesia.

Sulit rasanya menemukan dampak positif atau warisan dari penjajahan Jepang. Tetapi yang jelas peluang yang diberikan oleh Penjajah Jepang kepada para pejuang kemerdekaan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita, telah secara cerdik dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno dan kawan-kawannya saat itu.

ERA AWAL KEMERDEKAAN

Pasca penjajahan, sejarah Indonesia secara seder-hana dapat dibagi ke dalam jaman orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde masa kini — orde jaman millenial. Kapan pembangunan kehutanan dimulai dan dalam bentuk apakah serta metode apa yang diterapkan dalam bidang kehutanan? Adakah rekam jejak atau warisan apa yang dirasakan dalam pembangunan kehutanan tersebut? Adakah kegotong-royongan dalam pembangunan kehutanan?

Gotong-royong adalah ruh dari bangsa Indonesia dan merupakan intisari dari Pancasila, dasar negara kita. Penulis kutipkan dari pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 apa yang dimaksud gotong royong tersebut.

“Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.” —Ir. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 19452

Implementasi dari konsep gotong royong di awal kemerdekaan itu tertuang ke dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. UU ini diajukan dan disetujui oleh DPRGR —Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pada 14 September 1960 dengan suara bulat DPR-GR menerima baik rancangan UUPA itu. Semua golongan di DPR-GR, baik Golongan Nasionalis, Golongan Islam, Golongan Komunis, dan Golongan Karya, menyetujuinya3. UUPA dimaksudkan sebagai peraturan inti yang berfungsi mengatur hal-hal pokok yang merubah system warisan peraturan agraria jaman kolonial. Sebagai sebuah undang-undang, jumlah pasalnya relative sedikit dan proses pembentukannya mirip-mirip dengan proses perumusan teks proklamasi, singkat padat tetapi luas cakupannya.

Jika kita memahami dengan jeli mengenai UUPA ini, maka pembangunan kehutanan juga seharusnya mengacu pada Undang-undang yang bersifat pokok ini. UU ini telah memutus mata rantai warisan peraturan dan perundang-undangan jaman kolonial dan menggantinya dengan undang-undang yang asli buatan sebuah bangsa yang merdeka.

ERA ORDE BARU

Terbitnya Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, atau sering disebut sebagai Undang-undang Pokok Kehutanan pada awal orde baru telah menandai adanya perubahan dari semangat gotong royong, menjadi semangat yang menjurus ke kapitalisme.

Dengan menyandang kata ketentuan-ketentuan pokok, seolah-olah undang-undang ini berlawanan secara diametral dengan Undang-undang pokok agraria 5/60. Dalam implementasinya, tentu saja menjadi sangat berbeda dan menyimpang dari asas kegotong-royongan.

Muncullah kemudian penguasaan hutan —sebagai bagian dari unsur agraria— dalam pemberian hak pengusahaan hutan yang sangat luas. Pada pertengahan tahun 70-an, kemudian muncul perbaikan yang agak mendekati semangat kegotongroyongan yaitu adanya pengakuan keberadaan sektor lain selain kehutanan, yaitu dalam pengaturan tata guna hutan kesepakatan (TGHK).

Kesepakatan ini dibuat di tingkat propinsi dan kemudian hanya disahkan secara sepihak oleh Menteri Kehutanan. Tidak ada Menteri dari sektor lain yang mengesahkan TGHK-karena memang dasar pijakannya adalah UU Pokok Kehutanan.

Barulah pada tahun 1992 muncul kepentingan untuk menata wilayah Indonesia secara keruangan —dengan terbitnya UU 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Karena secara legal formal ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu diatur oleh dua UU Pokok, maka implementasinya rencana tata ruang harus dipadu serasikan antara Tata Ruang Umum (Agraria) yang berinduk pada UUPA No. 5/60 dengan Tata Hutan —dalam hal ini berwujud peta TGHK yang berinduk pada UU Pokok Kehutanan No. 5/67.

Dari sinilah sebenarnya munculnya istilah Kehutanan memiliki ego-sektoral tinggi, dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini terjadi karena sektor lain ketika itu belum memiliki Undang-undang sektor tersendiri. Bahkan untuk sektor pertanian sekalipun, yang berkait erat dengan pemanfaatan lahan — tidak memiliki kewenangan atas pengaturan wilayah pertanian bagi petani dan pekebun. Perluasan pertanian dan perkebunan harus berasal dari konversi kawasan hutan. Kehutanan cukup berbaik hati menyediakan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Artinya jika ada sektor lain membutuhkan Kawasan pembangunan —maka mereka harus mendapatkan pinjam pakai atau pelepasan Kawasan Hutan.

Proses padu serasi antara Tata Ruang dengan TGHK terus bergulir sejak tahun 1992 sampai muncul UU Tata ruang yang baru yaitu UUTR 26/2007. Sejak tahun 1992 tersebut kemudian munculah UU sektor lain, termasuk UU Kehutanan No. 41 tahun 1999. Para Rimbawan masih sangat beruntung mendapatkan UU sektor yang baru pada tahun ke-2 setelah mundurnya Presiden Suharto. Sektor-sektor lain mendapatkan UU Sektornya setelah tahun 2000-an.

ERA ORDE REFORMASI

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, lahir pada masa yang sangat dinamis dan masa peralihan dari Orde baru ke dalam Orde Reformasi. Semangatnya sudah ingin kembali ke semangat gotong-royong, tetapi warisan jaman Orde Baru masih begitu kuat mempengaruhinya.

Kelemahan mendasar dari UU 41tahun 1999 adalah melanggengkan ego-sektor di kehutanan di satu sisi dan ketidak pastian serta kerusakan hutan di sisi lainnya. Koreksi atas perilaku ego-sektor bidang kehutanan ini terjadi ketika Tata ruang di tiga propinsi yang memiliki hutan luas dan HPH yang banyak yaitu Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Riau, tidak segera dapat menyelesaikan rencana tata ruang wilayah propinsinya (RTRW Propinsi).

Koreksi itu terutama dengan terbitnya dua putusan Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama mengenai penunjukan Kawasan hutan (MK 45/2011) dan ke dua putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan hutan adat (MK 35/2012).

Di lapangan, karena rezim hak pengusahaan hutan diubah menjadi Ijin pemanfaatan hasil hutan —maka banyak areal hak pengusahaan hutan (HPH) yang sudah habis masa berlaku haknya, dikembalikan kepada negara apa adanya tanpa ada sangsi atau review atas kelestarian hutannya.

PENUTUP: ERA KITA-ERA MILLENIAL

Jika kemudian kita bertanya dalam hati, ego-sektor kehutanan itu warisan Kolonial atau Warisan Orde Baru? Ego-sektor kehutanan itu perintah undang-undang di era Orde Baru —tetapi merupakan warisan metode pemerintahan model era kolonial. Dengan jawaban ini saya kira kita semua, sidang pembaca, tidak akan merasa bersalah. Karena pada era di mana kita masih mengalaminya —kebijakan kala itu adalah perintah undang-undang yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilannya.

Jika demikian, mana yang akan kita pilih untuk pembangunan kehutanan ke depan? Apakah kita akan mewarisi semangat gotong-royong warisan era awal kemerdekaan, atau tetap mau melanggengkan ego-sektor warisan era kolonial yang kemudian masih diwarisi oleh pemerintahan Orde Baru?

Anjuran penulis, jangan mau dianggap pewaris kolonial —jadilah pewaris kemerdekaan yaitu gotong-royong. Kita harus bangga sebagai bangsa yang bisa bersatu, adil dan makmur! Dengan cara apa? Dengan cara bergotong-royong sesuai definisi yang diuraikan di atas —dan bagi rimbawan serta sidang pembaca yang budiman— tentu saja bergotong royong membangun hutan kita —yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia— sesuai sila ke lima menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan dengan hutan: sila ke lima dari Panca Sila itu berarti hutan lestari masyarakat sejahtera! Ingat, masyarakat sejahtera, bukan berarti rimbawan saja yang boleh sejahtera! Ya hutannya sejahtera dan lestari, rakyatnya sejahtera adil dan makmur.

Semoga!

Referensi:

  1. https://tropis.co/penataan-ruang-propinsi-kalimantan-tengah-yang-tak-kunjung-usai/
  2. https://medium.com/@jagatpatria/membumikan-ajaran-bung-karno-gotong-royong-ruh-bangsa-bagian-1-85b883e36912
  3. https://insistpress.com/2011/09/28/proses-pembentukan-uu-pokok-agraria-no-5-tahun-1960/