MENGEVALUASI KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA

Oleh: Ir. Aulia L.P. Aruan, M.For.Sc., Ph.D. (For)., IPU ^{1[1] Aulia L.P. Aruan, saat ini  bekerja sebagai Tenaga Ahli Bidang I (Pengelolaan Hutan Lestari) di Project Management Unit (PMU) FOLU Net Sink 2030 Norway Contribution Phase 1, Kementrian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 6, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.}

(Aulia L.P. Aruan, saat ini  bekerja sebagai Tenaga Ahli Bidang I (Pengelolaan Hutan Lestari) di Project Management Unit (PMU) FOLU Net Sink 2030 Norway Contribution Phase 1, Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 6, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.)

A. PROLOG

Kebijakan kehutanan Indonesia berada pada persimpangan antara tuntutan perlindungan ekosistem, kesejahteraan masyarakat, dan target pembangunan rendah karbon. Sejumlah instrumen kunci, seperti Perhutanan Sosial, penegakan hukum kehutanan, restorasi gambut dan mangrove, serta FOLU Net Sink 2030, telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan implementasi, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi data. Tabel 1 menyajikan perkembangan instrumen kunci di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Instrumen Kunci di Indonesia

Tulisan ini menyajikan temuan kunci evaluasi kebijakan kehutanan Indonesia dan merekomendasikan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan dampak kebijakan. Khususnya pasca bencana alam banjir dan longsor di 3 provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di akhir tahun 2025^{4[4] Bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah berdampak luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan Masyarakat (Keppres No. 1/2026; 8 Januari 2026).}.

Indonesia telah menyusun beberapa strategi kunci sebagai langkah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta memenuhi komitmen Perjanjian Paris melalui strategi implementasi Nationally Determined Contribution (NDC), Peta Jalan NDC Mitigasi, 2^nd   NDC dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Lebih lanjut, aksi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK dilakukan melalui 3 (tiga) skema, yaitu: (1) Mekanisme non pasar Result Based Payment (RBP); (2) Mekanisme berbasis pasar melalui perdagangan karbon; dan (3) Mekanisme pajak atas karbon.

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak adalah adanya upaya yang terorganisir seperti pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH; KLHK, 2023). Hingga saat ini jumlah unit KPH di Indonesia yaitu sejumlah 532 unit KPH (KLHK, 2023) yang terdiri atas 347 unit KPHP (65%) dan 185 unit KPHL (35%). Salah satu tugas dan fungsi KPH yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian. Di lain sisi, diiperlukan perbaikan kebijakan KPH (Nugroho, 2025), yaitu mengembalikan makna “pengelolaan hutan” sesuai UU No. 41/1999 Pasal 21 dan penguatan peran KPH sesuai UU No. 23/2014.

Pembangunan kehutanan mempengaruhi lintas sektor dengan mengelola ketersediaan potensi hutan yang multi dimensi, mempertimbangkan iklim dan cuaca serta faktor populasi penduduk yang memberikan bonus demografi, diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu isu penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan di Indonesia. Karhutla memiliki dampak yang luas bagi lingkungan dan masyarakat, termasuk mengurangi biodiversitas, salah satu penyebab deforestasi, menurunkan produktivitas tanah, menimbulkan kerugian harta benda, mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi. Selain itu, karhutla juga memiliki dampak tidak langsung, seperti memperburuk perubahan iklim, mengganggu proses pendidikan, dan merusak hubungan bilateral dengan negara tetangga. Oleh karena itu diperlukan upaya mengendalikan karhutla serta responsif cepat dan efektif dalam menanggulanginya.

Karhutla dalam 2 dekade terakhir menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan dan wilayah penyangganya yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan biodiversitas, ekonomi dan sosial. Pada tahun 2023 dimana terjadi fenomena El Nino, BNPB mencatat terdapat 5.400 total kejadian bencana. Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana karhutla (2.051 kejadian atau ± 37%), di samping itu cuaca ekstrem (1.261 kejadian) dan banjir (1.255 kejadian) yang menimbulkan korban meninggal dunia 275 jiwa, hilang 33 jiwa, 5.795 luka-luka dan terdampak dan mengungsi sebanyak ± 8,4 juta jiwa (BNPB, 2024). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam karhutla di Indonesia di mana melibatkan Brigade Pengendalian Karhutla (Manggala Agni) yang berada di bawah Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan (2025) menyampaikan hasil pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia^{5[5] Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menggunakan citra sloop holeatelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).}. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta ha (51,1% dari total daratan). Dari angka tersebut, ± 91,9% (87,8 juta ha) berada di dalam kawasan hutan. Angka deforestasi netto tahun 2024 adalah 175,400 ribu ha (Gambar 2). Angka ini diperoleh dari:

1. Deforestasi bruto sebesar 216.200 ha dikurangi hasil reforestasi^{6[6] Reforestasi adalah proses penanaman kembali pohon di lahan yang sebelumnya merupakan hutan namun telah gundul, terdegradasi, atau beralih fungsi. Tujuan utamanya adalah memulihkan fungsi ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menyerap CO2 untuk mengatasi perubahan iklim. Ini berbeda dengan aforestasi yang menciptakan hutan di area yang sebelumnya bukan hutan.}  mencapai 40.800 ha.
2. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder^{7[7] Hutan sekunder adalah ekosistem hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah mengalami kerusakan atau gangguan signifikan, baik oleh aktivitas manusia (penebangan, pertanian berpindah) maupun faktor alam (kebakaran). Hutan ini merupakan tahap regenerasi, memiliki struktur vegetasi lebih seragam, kanopi lebih jarang, dan biodiversitas lebih rendah dibanding hutan primer.}  seluas 200.600 ha (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.

Gambar 2. Deforestasi netto Indonesia tahun 2024

Sementara itu 3 wilayah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mengalami serangkaian banjir dan tanah longsor. Perubahan penggunaan lahan yang cepat, penurunan tutupan hutan di DAS hulu, dan curah hujan ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim telah memperkuat intensitas dan frekuensi bencana. Peristiwa tragis tahun 2025 menjadi pengingat yang jelas bahwa degradasi lingkungan bukan lagi masalah yang jauh.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) guna mengendalikan perubahan iklim dengan program nasional “Penyerap Karbon Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) Indonesia 2030” sebagaimana diatur dalam Perpres No. 98/2021, yang telah mampu mencapai emisi nol bersih di sektor FOLU pada tahun 2030. Meskipun terutama ditujukan untuk mengurangi emisi, inisiatif ini membawa manfaat bersama yang signifikan dan sangat relevan dengan pencegahan bencana. Dengan memulihkan hutan yang terdegradasi, melindungi ekosistem yang tersisa, memperkuat fungsi DAS, dan mempromosikan pengelolaan lahan berkelanjutan, FOLU Net Sink 2030 secara langsung mengatasi akar penyebab bencana hidrometeorologi.

Pedoman untuk pelaksanaan agenda FOLU Net Sink 2030 diatur dalam dokumen Rencana Operasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 168/2022. Dokumen tersebut menguraikan program mitigasi yang terperinci, rencana operasional berbasis pendekatan spasial, penanggung jawab, kebutuhan SDM, infrastruktur, penganggaran, dan jadwal implementasi nasional untuk tahun 2022 – 2030.

Bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, implementasi inisiatif ini bukan sekadar strategi lingkungan. Ini adalah jalur mitigasi yang mendesak. Mengintegrasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan bisnis berkelanjutan lebih lanjut memastikan pengelolaan lanskap jangka panjang sekaligus mendukung mata pencaharian lokal.

Oleh karena itu, FOLU Net Sink 2030 muncul sebagai salah satu solusi komprehensif dan berpusat pada masyarakat yang menyelaraskan tujuan iklim dengan ketahanan terhadap bencana. Penguatan agenda ini di tiga wilayah dan wilayah lainnya, dapat membantu memutus siklus banjir tahunan di mana perlindungan ekologis menjadi dasar keamanan regional, kemakmuran, dan adaptasi iklim.

Untuk menguraikan target Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar dapat diimplementasikan di tingkat lokal, telah disusun Rencana Kerja Sub-Nasional yang merinci target aksi mitigasi Rencana Kerja untuk bidang utama sektor FOLU yang saat ini dikategorikan sebagai Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Sektor Peningkatan Cadangan Karbon; Sektor Konservasi; Penegakan Hukum dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan Instrumen, Informasi dan Peningkatan Kapasitas di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan karakteristik lanskap. Rencana Operasional Sub-Nasional untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat disusun pada tahun 2022 (KLHK, 2022). Secara khusus, rehabilitasi untuk kegiatan seperti pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi hutan dan lahan.

Rencana Kerja (Renja) Sub Nasional Provinsi Aceh, khususnya pada 2025-2026, berfokus pada penguatan sektor pertanian, pengembangan cold chain hasil laut, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Renja SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) mengutamakan sinergi dengan target nasional.

Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub-Nasional untuk Provinsi Sumatera Utara ini mencakup aksi mitigasi di sektor FOLU untuk periode 2023 hingga 2030. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan pengelolaan hutan rendah karbon.

B. EVALUASI KEBIJAKAN KEHUTANAN 

Masalah utama yang dihadapi para pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan ketika mengalokasikan sumber daya adalah di mana dan bagaimana mengalokasikan sumber daya tersebut untuk mencapai efek keseluruhan terbaiknya. Masalah manajemen sumber daya melibatkan pengembangan rencana alokasi yang konsisten dengan permintaan yang dirasakan, karakteristik fisik, spasial, lokal atau regional dari sumber daya tersebut, dan proses pengambilan keputusan. Pilihan yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana tersebut meliputi apa, di mana, dan bagaimana pilihan sumber daya harus dipilih secara finansial dan operasional teknis, dialokasikan secara spasial, diterima secara sosial, dan bagaimana pilihan-pilihan ini dapat disajikan dalam proses pengambilan keputusan secara interaktif.

Proses pengambilan keputusan melibatkan fitur-fitur yang saling bertentangan dan kompromi/trade–off yang merupakan aspek sentral dan kritis dari masalah tersebut (Weintraub dan Navon, 1986). Selain itu, opsi-opsi yang dihasilkan harus mencakup perhatian dari politisi, masyarakat, dan para profesional sumber daya yang dapat secara material memengaruhi pola penggunaan sumber daya (Hewett et al., 1982) dan juga lokasi, pilihan spesies, rezim jenis tanaman, masukan teknologi, dan rezim pengelolaan (Sedjo, 1986). Whyte (1995) menyarankan bahwa desain yang tepat untuk model perencanaan kehutanan perlu mengatasi pertimbangan politik dan pengambilan keputusan partisipatif secara lebih efektif. Secara keseluruhan, dampak ekonomi, politik, dan sosial dari setiap pengembangan sumber daya dalam skala luas akan sangat besar (Kanowski et al., 1992). Selanjutnya, analisis evaluasi kebijakan harus diawali dengan kejelasan kerangka dasar, kalau tidak hasil evaluasi akan bias, normatif, dan sulit ditindaklanjuti. Diuraikan secara analitis dan operasional, sbb:

• Kejelasan tujuan kebijakan. Tujuan menentukan apa yang dinilai berhasil atau gagal. Tanpa kejelasan tujuan, indikator cenderung menjadi kabur.

1. Konservasi dengan fokus terkait keberlanjutan biofisik. Indikator-indikator termasuk laju deforestasi/degradasi, tutupan hutan, biodeversity, kualitas DAS, tanah, dan habitat. Resiko evaluasi akan cenderung terlalu teknokratis jika tak dikaitkan aspek sosial-ekonomi.
2. Kesejahteraan masyarakat berfokus pada distribusi manfaat/resiko (benefit/risk sharing), akses, dan keadilan. Indikatoriindikatornya, seperti: pendapatan rumah tangga sekitar hutan (transfer ekonomi^{8[8] Transfer ekonomi, khususnya Transfer ke Daerah (TKD) dan transfer payment, adalah instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mendistribusikan dana dari pusat ke daerah atau individu guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur. TKD 2025 difokuskan pada penguatan fiskal daerah, dengan peningkatan alokasi 7,7% menjadi Rp919,87 triliun untuk mendukung layanan publik dan Pembangunan. Komponen utama Transfer Ekonomi Adalah (a) Transfer ke Daerah (TKD) – Dana dari APBN ke pemerintah daerah/desa, mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana otonomi khusus. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan fiskal dan mendorong pembangunan daerah; (b) Transfer Payment (Pembayaran Transfer), adalah pembayaran dari pemerintah kepada individu tanpa pertukaran barang/jasa langsung, seperti bantuan sosial, subsidi, asuransi pengangguran, dan beasiswa. Dampak dan tujuan Transfer Ekonomi adalah (a) Pemerataan: mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan meningkatkan daya beli masyarakat; (b) Pertumbuhan Daerah: membiayai infrastruktur dan layanan publik untuk menstimulasi aktivitas ekonomi setempat; (c) Stabilitas Sosial: memberikan bantuan langsung (cash transfer) untuk perlindungan sosial; (d) Optimalisasi Belanja untuk mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien (spending better) untuk prioritas pembangunan. )}, akses legal terhadap lahan dan kawasan hutan, dan konflik tenurial. Catatan pentingnya, sering under-evaluated dalam kebijakan kehutanan.
3. Penurunan emisi berfokus pada kontribusi terhadap target iklim (misal: FOLU Net Sink 2030), indikator-indikator seperti penurunan emisi GRK (CO₂e) dan peningkatan serapan/cadangan karbon. Tantangannya terdapat pada akurasi data dan additionality^{9[9] Additionality adalah prinsip inti dalam pasar lingkungan yang memastikan bahwa proyek iklim (misalnya, kompensasi karbon) menghasilkan manfaat yang tidak akan terjadi dalam skenario “bisnis seperti biasa/BAU”. Prinsip ini menentukan apakah suatu intervensi – seperti pendanaan – merupakan faktor “penentu keberhasilan atau kegagalan” bagi kelangsungan proyek, sehingga mencegah sertifikasi proyek yang seharusnya tetap akan terjadi.}.
4. Tata Kelola berfokus pada proses, bukan hanya pada keluaran/output. Beberapa indikator, termasuk transparansi perizinan, koordinasi lintas sektor, kepatuhan hukum dan pengawasan. Sering menjadi hidden determinant keberhasilan atau kegagalan. Catatan kuncinya, dimana banyak kebijakan kehutanan gagal bukan karena tujuannya salah, tapi karena tujuan ganda tidak diprioritaskan atau tidak dipisahkan secara eksplisit.

• Kejelasan skala evaluasi. Skala menentukan jenis data, metode, dan interpretasi hasil (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Analisis Kejelasan Evaluasi

• Kejelasan periode waktu evaluasi. Periode waktu menentukan fungsi evaluasi.

1. Ex–ante. Dilakukan sebelum kebijakan berjalan. Berfungsi sebagai uji logika kebijakan (policy logic) dan analisis risiko & kelayakan. Metodologi, seperti Theory of Change (ToC^{11[11] Theory of Change merupakan alat penting untuk merancang dan mengevaluasi program pembangunan, karena membantu menjelaskan bagaimana suatu intervensi dapat menghasilkan perubahan nyata secara sistematis dan terukur.}), CBA^{12[12] CBA merupakan tool untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya yang digunakan (sebagai biaya), memberikan hasil yang diinginkan (manfaat) secara optimal. CBA digunakan manakala efisiensi dan rasionalitas menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan publik.}, dan analisis skenario^{13[13] Analisis skenario merupakan alat penting dalam perencanaan kebijakan kehutanan karena memungkinkan para pengambil keputusan memahami berbagai kemungkinan masa depan dan menyiapkan strategi yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.}.
2. Mid–term. Dilakukan saat kebijakan berjalan dan berfungsi untuk koreksi arah dan identifikasi hambatan implementasi. Nilai strategisnya adalah paling berguna untuk pengambil keputusan.
3. Ex–post. Dilakukan setelah kebijakan selesai, berfungsi sebagai akuntabilitas dan pembelajaran kebijakan (policy learning). Terdapat risiko, sering terlambat untuk perbaikan.

Berikutnya, sintesis kritis terhadap evaluasi kebijakan kehutanan yang kuat harus menjawab 3 pertanyaan inti, yaitu: (a) apa yang ingin dicapai? (tujuan); (b) di mana dan pada level apa dampak dinilai? (skala), dan kapan dan untuk tujuan apa evaluasi dilakukan? (waktu). Tanpa kejelasan ini maka indikator jadi tidak relevan, hasil evaluasi sulit dipakai untuk perbaikan kebijakan serta evaluasi berubah jadi formalitas administratif. Untuk itu, penting untuk membedakan antara evaluasi desain kebijakan dan evaluasi implementasi kebijakan.

• Kerangka evaluasi multidimensi. Evaluasi kebijakan kehutanan perlu mencakup 4 dimensi utama, sbb:

1. Dimensi ekologis, termasuk perubahan tutupan hutan dan degradasi, keanekaragaman hayati, emisi dan serapan karbon, dan kualitas DAS dan jasa ekosistem.
2. Dimensi sosial, terdiri dari akses dan hak masyarakat adat dan lokal, konflik tenurial, partisipasi masyarakat, dan dampak terhadap mata pencaharian.
3. Dimensi ekonomi, termasuk kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB, efisiensi anggaran dan biaya-manfaat, dan insentif ekonomi hijau serta distribusi manfaat (benefit sharing).
4. Dimensi Tata Kelola, terdiri dari kepastian hukum dan regulasi, koordinasi lintas sektor. transparansi dan akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan (KPH dan Pemerintah Daerah termasuk para pihak akademisi dan para pihak non-negara, misalnya LSM).
5. Pendekatan dan metode evaluasi. Beberapa pendekatan strategis yang relevan, melalui:

• Theory of Change (ToC), menilai kesesuaian antara asumsi kebijakan, intervensi, dan dampak nyata.
• Outcome and impact evaluation, fokus pada perubahan nyata, bukan sekadar
• Spatial–based evaluation, menggunakan GIS, citra satelit, dan data spasial untuk menilai efektivitas kebijakan berbasis wilayah.
• Comparative policy analysis, membandingkan antar rezim kebijakan (misalnya sebelum dan sesudah Perhutanan Sosial).
• Participatory evaluation, melibatkan masyarakat adat, lokal, dan pemangku kepentingan non-negara.

• Indikator kinerja kunci (key performance indicators). Contoh indikator strategis terdiri dari laju deforestasi (net), luas kelola Perhutanan Sosial yang berfungsi efektif, penurunan konflik tenurial, nilai ekonomi jasa lingkungan, dan peningkatan kapasitas KPH.

Indikator harus SMART, dan selaras dengan substansi dan scope RPJMN, NDC, dan FOLU Net Sink 2030.

• Sistem data dan pembelajaran kebijakan, meliputi integrasi data Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPS, BIG, BMKG, dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa), standarisasi metodologi dan metadata, pemanfaatan big data dan AI kehutanan, dan mekanisme umpan balik kebijakan (policy learning).

Lebih jauh, peran aspek komunikasi, dialog dan mekanisme penyampaian keluhan, dalam proses perubahan kebijakan kehutanan sangat krusial, karena kebijakan tidak hanya ditentukan oleh analisis teknis, tetapi juga oleh proses pertukaran informasi, negosiasi kepentingan, dan pembentukan pemahaman bersama antara berbagai aktor/para pihak. Dalam konteks perubahan kebijakan kehutanan di Indonesia, termasuk agenda seperti FOLU Net Sink 2030 – komunikasi, dialog dan mekanisme penyampaian keluhan, menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara efektif. Komunikasi dan dialog bukan lagi hanya alat penyampaian informasi, tetapi merupakan komponen strategis dalam proses perubahan kebijakan kehutanan. Komunikasi dan dialog yang efektif mampu membangun konsensus, meningkatkan legitimasi, meminimalkan konflik, dan mempercepat implementasi kebijakan. Sehingga kebijakan kehutanan dapat berjalan lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. 5 contoh ilustrasi yang patut diapresiasi, sbb:

1. Kementerian Kehutanan melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyusun panduan strategis untuk memperkuat peran diplomasi internasional dalam mendukung penurunan emisi GRK di sektor kehutanan, FOREST-D^{14[14] https://forestinsights.id/kementerian-kehutanan-susun-panduan-diplomasi-luar-negeri-untuk-dukung-penurunan-emisi-sektor-kehutanan/} (Forestry Emission Reduction through Strategic Diplomacy), yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan, baik di pusat maupun daerah, dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama luar negeri yang berorientasi pada mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, e–learning Kementerian Kehutanan meluncurkan TOT strategi komunikasi untuk promosi dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi^{15[15] https://elearning.kehutanan.go.id/enrol/index.php?id=689}.
2. Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Dialog^{16[16] https://www.aprildialog.com/en/6} melaporkan dan memantau kemajuan terhadap komitmen kebijakan keberlanjutan perusahaan, berbagi pandangan tentang pengelolaan hutan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melaporkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan mengkomunikasikan perspektif dari berbagai pemimpin pemikiran dan pemangku kepentingan.
3. Stakeholder Advisory Forum (SAF^{17[17] https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126959/151005+Stakeholder+Advisory+Forum+Term+of+Engangement.pdf/e7462571-c928-d9ee-4922-2ab580d1c5cc?t=1588586712039}) dibentuk untuk mendorong transparansi dan dialog konstruktif antara APP dan para pemangku kepentingannya. Forum ini dirancang sebagai platform untuk menjawab, menerima masukan, dan melakukan diskusi berbagai topik, serta mendapatkan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam penerapan Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030^{18[18] Diluncurkan pada tahun 2012, Peta Jalan Keberlanjutan: Visi (SRV) 2020 telah menjadi strategi komprehensif kami untuk keberlanjutan. Strategi ini menetapkan sepuluh area dampak utama yang relevan bagi para pemangku kepentingan kami di seluruh bisnis dan rantai pasokan yang lebih luas, dengan target ambisius untuk masing-masing area. Lebih lanjut, strategi ini menetapkan pendekatan kami untuk terus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).} dan Kebijakan Konservasi Hutan.
4. APHI^{19[19] https://www.rimbawan.com/berita/berbagi-informasi-terkait-media-sosial/} menekan bahwa sosialisasi pemanfaatan media sosial untuk penguatan persepsi dan edukasi publik, bertujuan pemanfaatan media sosial untuk mengkomunikasikan praktik terbaik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat lebih maksimal sehingga publik bisa memahami industri kehutanan di Indonesia.
5. Salah satu faktor penentu penguatan peran dan kelembagaan KPH adalah komunikasi yang mencakup transmisi kebijakan yang tepat, kejelasan isi dan penyampaian, konsistensi (kemantapan) kebijakan (Edward III, 1980 dalam Nugroho, 2025).

Saat kini, tidak dapat kita pungkiri lagi, bahwa kita telah memasuki era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), di sektor kehutanan, baik dalam konteks global maupun di Indonesia, dirangkum pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perkembangan AI di Sektor Kehutanan dalam Konteks Global dan Indonesia

Kesimpulan, secara global, AI kini menjadi alat penting untuk pengawasan hutan skala luas, pemetaan karbon, deteksi aktivitas ilegal, dan efisiensi operasional lapangan. Di Indonesia, adopsi AI sedang tumbuh, terutama dalam monitoring hutan, transformasi digital bisnis kehutanan, pendidikan SDM, dan konservasi biodiversitas, disertai kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan deforestasi.

• Keterkaitan dengan komitmen global. Evaluasi harus mengaitkan kebijakan kehutanan dengan NDC Indonesia, UN-SDGs, Perjanjian Paris, CBD dan UNFF. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi nasional – global, serta akses pembiayaan internasional.
• Rekomendasi dan reformulasi kebijakan. Hasil evaluasi harus: (a) Menghasilkan rekomendasi berbasis bukti; (b) Menjadi dasar penyesuaian regulasi; dan (c) Mengidentifikasi kebijakan yang perlu dihentikan, diperkuat, atau direplikasi^{27[27] Kesempatan yang baik pada saat ini, sedang dilakukan pembahasan amandemen UU tentang Kehutanan dan UUCK.}.

C. PRINSIP PERUBAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN 

Lebih lanjut, terdapat 5 prinsip penting dalam perubahan kebijakan kehutanan berdasarkan observasi di lapangan, antara lain:

1. Berbasis sains (Science-based Policy)

Kebijakan kehutanan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, seperti data inventarisasi hutan, dinamika karbon, biodiversitas, serta analisis sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga rasional, terukur, dan berkelanjutan.

2. Pemanfaatan teknologi modern

Perkembangan teknologi seperti penginderaan jauh, kecerdasan buatan, big data, dan sistem pemantauan hutan digital memungkinkan pengelolaan hutan yang lebih transparan, cepat, dan akurat. Teknologi juga mendukung monitoring deforestasi, kebakaran hutan, serta penghitungan emisi karbon secara real time.

3. Landasan etika dan keadilan sosial

Reformasi kebijakan kehutanan harus memperhatikan keadilan ekologis dan sosial, termasuk hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hutan tidak hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai warisan ekologis bagi generasi mendatang.

4. Belajar dari pengalaman dan praktik lapangan

Pengalaman panjang dalam pengelolaan hutan di Indonesia maupun di tingkat global memberikan banyak pelajaran penting. Kesalahan masa lalu – seperti eksploitasi berlebihan dan tata kelola yang lemah – harus menjadi dasar untuk merancang kebijakan baru yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Transformasi tata kelola kehutanan

Perubahan radikal juga berarti memperbaiki tata kelola: meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dalam pengelolaan hutan.

EPILOG

Intinya, masa depan kehutanan Indonesia memerlukan transformasi kebijakan yang berani, yang tidak hanya memperbaiki sistem lama, tetapi juga menciptakan pola baru pengelolaan hutan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Strategi evaluasi kebijakan kehutanan Indonesia tidak hanya bertujuan menilai keberhasilan, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan kebijakan berkelanjutan di tengah tekanan geo-politik, perubahan iklim, konflik tenurial, dan tuntutan ekonomi hijau serta pembangunan rendah karbon.

Setelah menyintesis paragraf terdahulu di atas, maka Diagram 1 menyajikan 3 fase besar perubahan kebijakan kehutanan Indonesia, sbb:

1. Paradigma lama (1970–1990-an)
   Hutan dipandang terutama sebagai sumber kayu dan penerimaan (devisa) negara.
2. Masa transisi (2000–2020)
   Mulai muncul isu tata kelola, konflik lahan, perubahan iklim, serta lahirnya kebijakan seperti Perhutanan Sosial, restorasi gambut, dan pengendalian deforestasi.
3. Paradigma baru (menuju 2030-2045)
   Kehutanan diarahkan pada ekonomi hijau, jasa ekosistem, karbon hutan, dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan agenda FOLU Net Sink

Perubahan kebijakan kehutanan Indonesia bukan sekadar penyesuaian administratif dan regulasi, atau perbaikan teknis semata. Ia merupakan proses transformasi mendasar dalam cara kita memandang, mengelola, dan memanfaatkan hutan sebagai anugerah Tuhan, sekaligus penyangga kehidupan. Hutan tidak lagi dipahami hanya sebagai sumber kayu atau komoditas ekonomi, tetapi sebagai sistem ekologi yang menopang keseimbangan iklim, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, kebijakan kehutanan Indonesia harus semakin berpijak pada ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, nilai etika, serta pengalaman panjang pengelolaan SDA. Pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi kunci untuk menjawab tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan tuntutan keadilan sosial. Transformasi ini juga menuntut sinergi yang kuat antara key stakeholders, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas global. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab, manfaat, dan komitmen dalam menjaga kelestarian hutan.

Akhirnya, dengan visi yang jelas, tata kelola yang transparan, serta keberanian untuk melakukan perubahan yang radikal dan inovatif, kehutanan Indonesia dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Hutan Indonesia bukan hanya warisan yang harus dijaga, tetapi juga amanah yang harus dikelola dengan bijaksana demi generasi kini dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A.G. D, Whyte,1995. Multi-Criteria Planning and Management of Forest Sustainability. School of Forestry Univ. of Canterbury. Christchurch. NZ. 30p.

Angelsen, A., Brockhaus, M., Kanninen, M., Sills, E., Sunderlin, W. D., dan Wertz-Kanounnikoff, S. (ed.). 2010. Mewujudkan REDD+: Strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Antara. 2025. Indonesia uses early warning system to curb deforestation.

Edwards III, G. C. 1980. Implementing public policy. Congressional Quarterly Press. 181p.

Hewett, C.E., Hamilton, T.E., and Anderson, LC. 1982. Forests in Demand: Conflicts and Solution. (Eds). Auburn House Publishing Co. Massachusetts. 265p.

Kanowski, PJ., Savil., P.S., Adlard, P.G., Burley, l, Evans, J., Palmer, J.R., and Wood, PJ. 1992. Plantation Forestry. In-Sharma. (Ed). Managing the World’s Forests: Looking for Balance between Conservation and Development. KendalVHunt Publishing Co. pp.375-401.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2023. Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kunci Strategis Kurangi Emisi Sektor Kehutanan. Siaran Pers No.: SP.374/HUMAS/PPIP/HMS.3/11/2023.

Kementerian Kehutanan. 2025. Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024. Siaran Pers No.: SP. 031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025.

Kementerian Kehutanan. 2025. HUT ke-59 Polhut: Kemenhut Perkuat Perlindungan Hutan dan Mitigasi Bencana. Siaran Pers SP.395/HUMAS/PP/HMS.3/12/2025.

Kementerian Kehutanan. 2025. Rakor Perhutanan Sosial 2025: Meneguhkan Sinergi, Menyongsong Arah Baru Kebijakan Perhutanan Sosial. Siaran Pers No.: SP.233/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Utara. SERI-A FoLU Net Sink 2030; Nomor: A-12/Renja-Sumut/09/2022. 137p.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Aceh. SERI-A FoLU Net Sink 2030 Nomor: A-11/Renja-Aceh/09/2022. 158p.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Barat. SERI-A FoLU Net Sink 2030 Nomor: A-13/Renja-Sumbar/09/2022. 509p.

Nugroho, B. 2025. Penguatan Peran dan Kelembagaan KPH untuk Pengelolaan Hutan Lestari. Focus Group Discussion “Penguatan Peran dan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari serta Mendukung Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030”. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH), Kementerian Kehutanan. Jakarta, 17 September 2025.

Project Director PMU FOLU Norway Contribution Phase 1. 2025. Evaluasi Capaian Indikator Proyek Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. RBC Norway Contribution Phase I. IP Ditjen PHL. Paparan Power Point disampaikan pada Rapat Refleksi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Tahun 2025 Lingkup IP Ditjen PHL. Jakarta, 15 Desember 2025.

Russell, K., B., Chris., Tan, K. T., S., Jeongmin., Wibowo, P., Indiana, J., White, O., Balasubramanian, A., Santoso, A., and de Gantès, G. 2025. The enterprising archipelago: Propelling Indonesia’s productivity. McKinsey & Company. 94p.

Sedjo, R.A. 1983. The Comparative Economics of Plantation Forestry: A Global Assessment. Resource for the Future. Washington, D.C. 161p.

Sugiharto, B. 2025. Mayangkara Tanaman Industri manfaatkan Teknologi AI untuk Kelola Hutan Tanaman Lestari di Lahan Gambut. EcoBiz.asia.

Supriyanto, B. 2024. Investasi FOLU Perhutanan Sosial mendorong tercapainya Target NDC FOLU Net Sink 2030. Ngada. Paparan Power-Point.

Tim Humas – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. 2026. Rakornas dan Refleksi Penegakan Hukum Kehutanan 2026 Perkuat Sinergi Perlindungan Hutan. Siaran Pers Rabu, 11 Februari 2026.

Tim Perumus. 2024. Rumusan Hasil Rapat Kerja KPH Dalam Rangka Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Jakarta Convention Centre, Tanggal 4 – 6 Maret 2024. 5p.

Triwibowo, D. R. 2025. Gen AI Alibaba Cloud dilirik Perhutani untuk Bantu Kelola Hutan. Kompas Edisi 28 Mei 2025: Ekonomi.

UGM. 2025. UGM Dorong Transformasi Pendidikan SDM Kehutanan yang Unggul Menghadapi Era Industri Hijau dan Digital. UGM Website.

UGM. 2025. Teknologi AI dapat digunakan untuk Memantau dan Menjaga Keanekaragaman Hayati. UGM Website.

Weintraub, A. 1978. A Methodology for Decisionmaking in Project Evaluation in Land Management Planning. In-Navon, D. Operational Forest Management Planning Methods. (Comp). pp. l09-117.

Wibowo, K. T., and Russell, P. K. 2025. Propelling Indonesia’s productivity: Reaching high income by 2045. McKinsey & Company. 7p.

___________

[¹] Aulia L.P. Aruan, saat ini  bekerja sebagai Tenaga Ahli Bidang I (Pengelolaan Hutan Lestari) di Project Management Unit (PMU) FOLU Net Sink 2030 Norway Contribution Phase 1, Kementrian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 6, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

[²] Kesenjangan SDM pengamanan hutan seluas 125 juta ha kawasan hutan, sedangkan jumlah SDM yang menjaganya hanya 4.800 orang. Kebutuhan ideal adalah 21.000 personil Polisi Kehutanan (Polhut), mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai garda terdepan dalam perlindungan, pengamanan, dan penegakan hukum di kawasan hutan Indonesia. Mereka memiliki wewenang kepolisian terbatas dan dapat dibekali senjata api. Polhut berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan, mengamankan satwa liar, dan mitigasi bencana.

[³] Restorative justice adalah pendekatan penegakan hukum yang bertujuan: a. Memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, b. Mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat, c. Mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks hukum nasional, pendekatan ini juga mulai diadopsi dalam kebijakan penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan.

[⁴] Bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah berdampak luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan Masyarakat (Keppres No. 1/2026; 8 Januari 2026).

[⁵] Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menggunakan citra sloop holeatelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

[⁶] Reforestasi adalah proses penanaman kembali pohon di lahan yang sebelumnya merupakan hutan namun telah gundul, terdegradasi, atau beralih fungsi. Tujuan utamanya adalah memulihkan fungsi ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menyerap CO₂ untuk mengatasi perubahan iklim. Ini berbeda dengan aforestasi yang menciptakan hutan di area yang sebelumnya bukan hutan. 

[⁷] Hutan sekunder adalah ekosistem hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah mengalami kerusakan atau gangguan signifikan, baik oleh aktivitas manusia (penebangan, pertanian berpindah) maupun faktor alam (kebakaran). Hutan ini merupakan tahap regenerasi, memiliki struktur vegetasi lebih seragam, kanopi lebih jarang, dan biodiversitas lebih rendah dibanding hutan primer. 

[⁸] Transfer ekonomi, khususnya Transfer ke Daerah (TKD) dan transfer payment, adalah instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mendistribusikan dana dari pusat ke daerah atau individu guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur. TKD 2025 difokuskan pada penguatan fiskal daerah, dengan peningkatan alokasi 7,7% menjadi Rp919,87 triliun untuk mendukung layanan publik dan Pembangunan. Komponen utama Transfer Ekonomi Adalah (a) Transfer ke Daerah (TKD) – Dana dari APBN ke pemerintah daerah/desa, mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana otonomi khusus. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan fiskal dan mendorong pembangunan daerah; (b) Transfer Payment (Pembayaran Transfer), adalah pembayaran dari pemerintah kepada individu tanpa pertukaran barang/jasa langsung, seperti bantuan sosial, subsidi, asuransi pengangguran, dan beasiswa. Dampak dan tujuan Transfer Ekonomi adalah (a) Pemerataan: mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan meningkatkan daya beli masyarakat; (b) Pertumbuhan Daerah: membiayai infrastruktur dan layanan publik untuk menstimulasi aktivitas ekonomi setempat; (c) Stabilitas Sosial: memberikan bantuan langsung (cash transfer) untuk perlindungan sosial; (d) Optimalisasi Belanja untuk mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien (spending better) untuk prioritas pembangunan. 

[⁹] Additionality adalah prinsip inti dalam pasar lingkungan yang memastikan bahwa proyek iklim (misalnya, kompensasi karbon) menghasilkan manfaat yang tidak akan terjadi dalam skenario “bisnis seperti biasa/BAU”. Prinsip ini menentukan apakah suatu intervensi – seperti pendanaan – merupakan faktor “penentu keberhasilan atau kegagalan” bagi kelangsungan proyek, sehingga mencegah sertifikasi proyek yang seharusnya tetap akan terjadi.

[¹⁰] Prinsip penting adalah evaluasi di satu skala tidak boleh digeneralisasi ke skala lain tanpa analisis lintas skala (cross-scale analysis).

[¹¹] Theory of Change merupakan alat penting untuk merancang dan mengevaluasi program pembangunan, karena membantu menjelaskan bagaimana suatu intervensi dapat menghasilkan perubahan nyata secara sistematis dan terukur.

[¹²] CBA merupakan tool untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya yang digunakan (sebagai biaya), memberikan hasil yang diinginkan (manfaat) secara optimal. CBA digunakan manakala efisiensi dan rasionalitas menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan publik.

[¹³] Analisis skenario merupakan alat penting dalam perencanaan kebijakan kehutanan karena memungkinkan para pengambil keputusan memahami berbagai kemungkinan masa depan dan menyiapkan strategi yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.

[¹⁴] https://forestinsights.id/kementerian-kehutanan-susun-panduan-diplomasi-luar-negeri-untuk-dukung-penurunan-emisi-sektor-kehutanan/

[¹⁵] https://elearning.kehutanan.go.id/enrol/index.php?id=689

[¹⁶] https://www.aprildialog.com/en/

[¹⁷] https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126959/151005+Stakeholder+Advisory+Forum+Term+of+Engangement.pdf/e7462571-c928-d9ee-4922-2ab580d1c5cc?t=1588586712039

[¹⁸] Diluncurkan pada tahun 2012, Peta Jalan Keberlanjutan: Visi (SRV) 2020 telah menjadi strategi komprehensif kami untuk keberlanjutan. Strategi ini menetapkan sepuluh area dampak utama yang relevan bagi para pemangku kepentingan kami di seluruh bisnis dan rantai pasokan yang lebih luas, dengan target ambisius untuk masing-masing area. Lebih lanjut, strategi ini menetapkan pendekatan kami untuk terus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

[¹⁹] https://www.rimbawan.com/berita/berbagi-informasi-terkait-media-sosial/

[²⁰] Proyek pemetaan hutan global oleh researchers dari Amerika Serikat memanfaatkan AI untuk memodelkan pertumbuhan hutan dan akumulasi karbon. Ini membantu menghitung jumlah karbon yang tersimpan di hutan dan dampaknya terhadap perubahan iklim.

[²¹] Teknologi semacam ini memperkuat respons terhadap deforestasi dan pengambilan keputusan waktu nyata terhadap perubahan hutan.

[²²] https://www.perhutani.co.id/perhutani-dorong-transformasi-digital-bumn-melalui-pemanfaatan-ai-hybrid-cloud-dan-data-sovereignty/

[²³] Makna ESG untuk Indonesia adalah ESG bukan pilihan, tapi license to operate di pasar global, dan relevan langsung ke: (a) FOLU Net Sink 2030; (b) Pembiayaan hijau dan pasar karbon; (c) akses investasi dan ekspor (terutama ke EU). Bottom line: ”hari ini ESG adalah bahasa baru ekonomi global, siapa yang tidak bisa “berbicara ESG dengan data”, akan tertinggal.

[²⁴] https://www.ipb.ac.id/page/kecerdasan-buatan/#1737443691980-7f88ef91-b532

[²⁵] Melalui GFOI, Indonesia memperkuat kemitraan global untuk memadukan sains, kebijakan, dan teknologi dalam melestarikan hutan, sekaligus memperkuat komitmennya pada Perjanjian Paris

[²⁶] Internet of Things (IoT) merujuk pada jaringan objek fisik (“benda”) yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk terhubung, mengumpulkan, dan bertukar data dengan perangkat lain melalui internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia. IoT meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data di berbagai industri seperti manufaktur, dan perawatan kesehatan.

[²⁷] Kesempatan yang baik pada saat ini, sedang dilakukan pembahasan amandemen UU tentang Kehutanan dan UUCK.