DR. SOEDJARWO Mantan Menteri Kehutanan RI

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, M.BA dan Ir. Soedarto Hs

(Pengasuh Majalah Rimba Indonesia)

PENGANTAR

Pada rapat Dewan Redaksi Majalah Rimba Indonesia (MRI) tanggal 13 September 2023 diputuskan bahwa untuk rubrik Obituari MRI edisi 76 yang direncakan terbit bulan Desember 2023 akan dimuat tulisan tentang almarhum bpk DR. Soedjarwo mantan Menteri Kehutanan RI  untuk mengenang kembali tokoh Rimbawan Senior yang banyak jasanya bagi Kehutanan dan Rimbawan Indonesia yang wafat  19 tahun yang lalu, sekalian  memperkenalkan kepada Rimbawan generasi Penerus guna keteladanan dalam pengembangan kariernya sebagai Rimbawan Indonesia.  Penulisan didasarkan pada sumber-sumber autentik yang didapat seperti riwayat hidup almarhum, buku Sejarah Kehutanan Indonesia, Laporan Kehutanan, buku Apa Siapa Rimbawan Indonesia, buku Kenangan Reuni MBS/MLS, nara sumber keluarga serta teman-teman almarhum dan juga pengalaman penulis.

RIWAYAT HIDUP, PENDIDIKAN, TANDA KEHORMATAN DAN KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

  1. Riwayat Hidup

Bpk. Soedjarwo kecil dilahirkan di Wonogiri Karesidenan Surakarta Jawa Tengah pada 15 April 1922. Ayahnya Ngabei Reksosarojo adalah seorang pegawai pemerintah kraton Mangkunegaran terakhir menjadi Mantri Kehutanan (KRPH) di Wonogiri.  Setelah lulus MULO (SMP) tahun 1940 masih di zaman Hindia Belanda beliau melanjutkan pendidikan di Middlebare Bosbouw School (MBS=SKMA) di Madiun. Ketika Jepang menyerang Hindia Belanda (nama Indonesia ketika dijajah Belanda) di berbagai daerah dengan kemenangan-kemenangan cepat di pihak Jepang termasuk di Madiun, MBS Madiun dihentikan kegiatannya, para siswa dipekerjakan/diperbantukan kerja di berbagai Daerah Hutan (KPH) di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai pekerja bulanan (maandgelder).  Siswa Soedjarwo mendapat tugas pertama di Daerah Hutan (KPH) Banyumas-Jawa Tengah (sebelum dipecah menjadi KPH Banyumas Barat dan KPH Banyumas Timur) yang wilayahnya meliputi seluruh Karesidenan Banyumas mulai 3 Januari 1942.  Sekitar 4 bulan bertugas di KPH Banyumas pada 15 Mei 1942 tugasnya dipindahkan ke DH (KPH) Jombang diperbantukan kepada KBKPH Ngujung Timur dan pada 4 November 1942 dipindahkan ke BKPH Ploso Timur dan pada 26 Maret 1943 dipindah lagi ke BKPH Ploso Barat.  Tak lama disini tugas selanjutnya adalah melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan MBS di Madiun hingga selesai (tamat).  Setelah lulus MBS ditugaskan kembali ke KPH Jombang (Ploso Barat), pada 26 Juni 1945 berpindah tugas menjadi KBKPH Jabung dan pada 14 Juni 1946 pindah lagi ke BKPH Gedangan KPH Jombang.  Pada 9 Oktober 1945 diangkat menjadi Santoo Gizijutokenpo dan pada tahun 1946 diangkat menjadi Komandan Batalyon III Pasukan “Wanara” Anggota Staf Operasi II Divisi Militer Jawa Timur hingga 1949.  Di Kehutanan pangkatnya masih Pegawai Menengah Tinggi Kehutanan lalu naik menjadi Ahli Praktik Kehutanan (Gol V/a PGPN 1948)  dengan jabatan Wakil Kepala Daerah Hutan (KSKPH) Jombang.  Tanggal 23 Oktober 1951 tugasnya dipindahkan ke Bogor untuk mengikuti pendidikan Kursus Kehutanan Lanjutan Tinggi (KKLT/ Akademi Kehutanan).  Jadi selama zaman Jepang (1942-1945) beliau bertugas di KPH Jombang dilanjutkan di masa Pemerintahan RI hingga tahun 1951. Pada 3 Februari 1951 Bpk. Soedjarwo menikah dengan Ibu Soerini puteri dari bapak R.M. Tumenggung Hardjoprakoso seorang pegawai Keraton Mangkunegaran yang menjabat sebagai Wedono (jabatan di atas Camat di bawah Bupati) Jatisrono, seorang Trah KGPA Mangkunegoro II.  Setelah menikah ibu Soerini ikut suami yang bertugas di Jombang.  Ketika suami bertugas mengikuti pendidikan Akademi Kehutanan Ibu Soedjarwo tinggal di Bandung ikut kakaknya karena di Bogor Bpk. Soedjarwo tidak mendapatkan rumah dinas untuk tempat tinggal.  Pada 23 Januari 1952 naik pangkat menjadi Ahli Praktik Kehutanan Klas I (Gol V/b) diperbantukan kepada Kepala Bagian Pendidikan, Penerangan dan  Perlindungan Alam Kantor Besar Jawatan Kehutanan di Bogor dengan tugas hariannya kuliah/belajar di Akademi Kehutanan.

Pendidikan di Akademi Kehutanan diselesaikan tahun 1953, tugas selanjutnya pada 16 Juli 1953 diangkat menjadi Kepala Daerah Hutan (KDH sekarang KKPH) Banyumas Barat berkedudukan di Purwokerto.  Pada 12 Maret 1958 diangkat menjadi Dosen Luar Biasa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang berada di Bogor.  Pada 7 Juni 1958 tugasnya dipindahkan ke Yogyakarta diangkat menjadi Kepala Daerah Hutan Yogyakarta termasuk dalam lingkup wilayah kerja Inspektur Kehutanan II Jawa Tengah.  Pada 5 Januari 1959 dibentuk Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta  Bpk. Soedjarwo diperbantukan ke Dinas Kehutanan ini diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Baru pada 4 Juli 1962 diangkat menjadi  Kepala Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta difinitif.

Pada 4 Juni 1964 dengan tak disangka dan mengejutkan banyak orang termasuk para Rimbawan,  Bpk. Soedjarwo diangkat menjadi Menteri Kehutanan oleh Presiden Soekarno dalam Kabinet Dwikora. Pengangkatan ini disambut dengan sangat gembira oleh para Rimbawan atas kepercayaan Presiden Soekarno untuk meningkatkan peran Kehutanan dan pengangkatan seorang Rimbawan tingkat Kepala Dinas menjadi Menteri.  Namun dengan memburuknya suasana politik dan merosotnya ekonomi sosial masyarakat, pada tahun 1966 Kabinet Dwikora dibubarkan, Departemen Kehutanan hilang, kembali menjadi Direktorat Jenderal Kehutanan yang Dirjennya ditunjuk Bpk. Soedjarwo (tetap menjadi Pimpinan Tertinggi Instansi Kehutanan).  Tugas sebagai Direktur Jenderal Kehutanan berlangsung selama 16 tahun (1966-1982), berhenti dengan hormat karena mencapai usia pension (60 th) bagi pejabat Eselon I.

Pada 16 Maret 1983 Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan IV diantaranya dengan memberi kepercayaan Ditjen Kehutanan ditingkatkan menjadi Departemen Kehutanan serta mengangkat Bpk. Soedjarwo menjadi Menteri Kehutanan yang kedua kalinya dalam Pemerintahan RI, kali ini untuk masa jabatan 1983-1988.  Pada 16 Maret ini selanjutnya dinyatakan sebagai hari Bhakti Kehutanan yang kemudian diubah menjadi Hari Bhakti Rimbawan.  Pada tahun 1988 Bpk. Soedjarwo mengakhiri tugasnya sebagai Menteri Kehutanan kemudian diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) selama 3 tahun.  Setelah berhenti sebagai Anggota DPA kembali ke masyarakat menikmati masa pensiun dengan tetap beraktivitas memberikan sumbangan tenaga dan pikiran untuk Bangsa dan Negara pada umumnya khususnya untuk kesejahteraan kaum Rimbawan hingga akhir hayatnya.

  1. Pendidikan

Bpk. Soedjarwo dapat menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar elit di zaman Hindia Belanda yang bernama HIS (Holland Inlandsche School) di Wonogiri tahun 1936. Dikatakan elit karena yang bisa masuk sekolah di HIS hanya anak Priyayi (Pegawai Pemerintah Belanda atau Bangsawan). Sekolah HIS adanya hanya di ibukota Kabupaten. Kalau anak orang biasa/desa sekolahnya hanya bisa ke Sekolah Rakyat 5 tahun (Vervolegschool) adanya di ibukota Kecamatan.  Di HIS (SD 7 tahun) mulai klas 4 sudah diajarkan Bahasa Belanda sehingga lulus HIS sudah lancar berbahasa Belanda menjadikan lulusannya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Belanda setelah lulus ujian calon Pegawai Negeri Belanda tingkat bawah, sedangkan di Sekolah Rakyat 5 tahun tidak diajarkan Bahasa Belanda oleh karena itu lulusannya tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Pemerintah Belanda.

Setelah lulus HIS Soedjarwo melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) atau SMP zaman Belanda di Jatinegara Jakarta lulus tahun 1940.  Sebagai anak seorang Mantri Kehutanan yang sejak kecil sudah mengenal hutan dan lingkungan kerja kehutanan serta mendapat dukungan orang tua, setelah lulus MULO tahun 1940 beliau melanjutkan sekolah ke MBS (Middelbare Bosbouw School) di Madiun suatu sekolah kejuruan menengah kehutanan yang dibiayai Pemerintah, diasrama dan setelah lulus langsung diangkat menjadi Pegawai Kehutanan tingkat Menengah dengan tugas sebagai Bos Opziechter (Sinder Kehutanan/KBKPH).  Akan tetapi belum setahun belajar di MBS Madiun Jepang menyerang Hindia Belanda, belajar di MBS dihentikan/ditutup sementara para siswanya ditugaskan bekerja/diperbantukan ke KPH-KPH di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai pekerja bulanan (mandsgelder) atau disebut volunteer di BKPH.  Bpk. Soedjarwo mendapat tempat tugas di KPH Banyumas kemudian dipindah ke KPH Jombang.  Pada tahun 1943 dipanggil untuk kembali belajar/bersekolah di MBS Madiun hingga lulus/tamat pada akhir tahun itu.

Pada tahun 1951 ketika sedang menjabat Wakil KDH (KSKPH) Jombang beliau ditugaskan belajar ke Kursus Kehutanan Lanjutan Tinggi (Akademi Kehutanan) Bogor selama 2 tahun, lulus pada tahun 1953.

  1. Tanda Kehormatan

Penerimaan tanda kehormatan menunjukkan bahwa seseorang telah berjasa, berprestasi/berkinernja sangat baik, berjuang dan mengabdi kepada bangsa secara. Selama pengadiannya Bpk. Soedjarwo telah menerima beberapa tanda penghargaan baik dari dalam maupun dari luar negeri yaitu:

  1. Dari dalam negeri (Pemerintah Indonesia)

1). Tanda Jasa  Pahlawan Bintang Gerilya menandakan beliau telah ikut aktif dalam Perang Gerilya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1946-1949. Apabila kelak meninggal dunia jenazahnya berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

2). Satyalencana Peristiwa Aksi Militer I berarti ikut berperang melawan Belanda pada Agresi Militer Belanda Pertama bulan Juli tahun 1947.

3). Satyalencana Peristiwa Aksi Militer II berarti ikut perang melawan Belanda pada Agresi Militer Belanda Kedua pada bulan Desember 1948.

4). Satyalencana GOM (Gerakan Operasi Militer) I ikut berperang melawan Belanda paska Agresi Militer Belanda I th 1947.

5). Satyalencana GOM II berari ikut berperang melawan Belanda paska Agresi Militer Bld  II tahun 1948.

6). Satyalencana Penegak berarti terus menerus ikut perang Mempertahankan Kemerdekaan RI hingga akhir Negara RI Kembali Tegak tahun 1950.

7). Satyalencana Kemerdekaan.

8). Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan.

9). Satyalencana Pembangunan

10). Bintang Mahaputera Utama III

11). Satyalencana Karya Satya Kelas I pada saat menjelang pensiun

  1. Dari Luar Negeri

1). Order of Diplomatic Service Merrit dari Republik Korea

2). Darjah Panglima Gemilang dari Pemerintah Sabah Malaysia

3). Honorary Doctor (Honorary Causa) dari Konkuk University  Republik Korea (Korea Selatan)

  1. Kunjungan ke Luar Negeri

Dalam rangka tugas Negara telah dikunjungi Negara Singapura, Malaysia, Phillipina,Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Brazilia, Argentina, ,USA, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Rusia, Australia, Swiss, Austria, Perancis, Italia, Spanyol, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Mesir, Ivory Cost, India, Nepal, Turki, Pakistan ,Rumania.

PENGALAMAN DAN PRESTASI KERJA

  1. Jaman Jepang, Perang Kemerdekaan dan Awal Pemerintahan RI (1942-1950)

Bpk. Soedjarwo mulai megenal dan melakukan pekerjaan Kehutanan sejak ditugaskan sebagai volunteer yaitu seorang siswa MBS (SKMA) yang karena sekolahnya ditutup sementara akibat dari serangan Jepang awal tahun 1942 para siswanya diperbantukan bekerja di KPH-KPH dipekerjakan sebagai pekerja bulanan (mendapat upah kerja secara bulanan) di BKPH-BKPH dengan tugas membantu pekerjaan mandor tebang, mandor tanaman, mandor penjarangan, polisi hutan, mandor klem pohon, tatausaha kehutanan dan lain lain,  jadi mengenal dan menghayati betul berbagai macam pekerjaan kehutanan di lapangan.   Sebenarnya seperti siswa Praktik Lapangan tetapi para volunteer ini harus bekerja sungguh-sungguh dan harus mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya karena diberi upah kerja bulanan.  Hasil kerjanya dinilai oleh atasan (Mantri-Sinder-KDH), Bpk. Soedjarwo mendapat tugas pertama sebagai volunteer di KPH Banyumas yang waktu itu sekitar 60 % hutannya merupakan hutan rimba (non jati).  Bertugas disini selama 4,5 bulan kemudian dipindahkan ke KPH Jombang yang lebih dari 90 % hutannya berupa hutan jati.   Pada awal tahun 1943 meneruskan sekolahnya di MBS Madiun hingga tamat di akhir tahun.   Kemudian diangkat menjadi KBKPH Jabung lalu pindah ke BKPH Gedangan KPH Jombang (1944-1946).  Pada saat menjadi KBKPH itulah Bpk. Soedjarwo mulai melaksanakan bakat-bakat kepemimpinannya yang baik disaat-saat yang sulit (kondisi sosial ekonomi keamanan yang berat akibat penjajahan Jepang yang keras dan kejam, ikut berjuang memerdekakan bangsa dan mendirikan Negara RI serta mempertahankan Kemerdekaan yang telah berhasil diproklamasikan). Sebagai seorang pimpinan di daerah yang saat itu paling terpelajar (lulusan MBS yang menguasai bahasa Belanda, Inggris dan sedikit Jerman) dan disegani berkat kepemimpinannya, beliau dapat menghimpun angkatan muda baik dari kehutanan maupun dari luar Kehutanan untuk bergabung dalam satuan perjuangan bernama Pasukan Wanara guna berjuang melawan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.  Kepemimpinannya begitu dikenal sehingga diminta untuk menjadi Pimpinan Perjuangan tidak hanya di KPH Jombang tetapi juga mencakup pejuang kehutanan di KPH Mojokerto dan KPH Nganjuk sampai beliau diangkat menjadi Komandan Bataliyon III Pasukan Wanara yang diakui resmi oleh Panglima Jenderal Soedirman aebagai pasukan tempur non TNI yang dalam melakukan operasi militernya di bawah koordinasi pimpinan tinggi militer setempat.  Jadilah beliau menjadi orang dekat Panglima Divisi Militer Jawa Timur Kol. Soengkono yang pada saat perang gerilya beliau mengungsi dan bermarkas di desa Tamanan Kec Rejoso sebelah utara kota Nganjuk dekat hutan dan kantor KBKPH Tamanan yang juga termasuk wilayah operasinya pasukan Wanara Batalyon III pimpinan Bpk. Soedjarwo.  Sebagai bukti kedekatan dan kepercayaan Panglima Divisi Militer Jawa Timur kepada Bpk. Soedjarwo antara lain adalah ketika Indonesia berhasil memenangkan perang mempertahankan Kemerdekaan RI diikuti dengan Penyerahan Kedaulatan RI 19 Desember 1949 dari Pemerintah Belanda. Untuk penyerahan/ pengambilalihan Urusan Kehutanan Jawa Timur kepada Pemerintah RI yang ditunjuk oleh Pimpinan Pemerintahan Militer RI Jawa Timur (Kol. Soengkono) adalah Bpk. Soedjarwo sebagai Komandan Batalyon III Pasukan Wanara merangkap jabatan Pembantu Utama Bidang Kehutanan dari Pemerintahan Gubernur Militer Jawa Timur bukan pejabat tinggi Kehutanan Jawa Timur.  Pelaksanaan serah terima dilakukan pada awal Januari 1950 di Jl. Gentengkali 49  Surabaya dari wakil Pemerintah Belanda Inspektur IV Boswezen (Jawatan Kehutanan) Ir.Van Tuyl dan Opperhoutvester Ir. Brocx kepada wakil Pemerintah RI Bpk. Soedjarwo selaku Pembantu Utama Gubernur Militer I Komando Militer  Daerah Jawa Timur.  Cerita lain adalah ketika masa perang gerilya tahun 1947-1949 di hutan-hutan jati wilayah KPH Mojokerto banyak terjadi pencurian kayu jati yang diorganisir oleh Pedagang Kayu Mojokerto dan Surabaya dibekingi oleh oknum-oknum TNI sehingga pejabat kehutanan setempat kewalahan menghadapinya.  Masalahnya harga kayu jati di Surabaya tinggi sekali bisa mencapai 3-4 kali lipat dengan harga kayu di daerah Mojokerto.  Akhirnya pimpinan Kehutanan Majokerto minta bantuan Bpk. Soedjarwo yang berkedudukan di Jombang.  Bpk. Soedjarwo dengan sigap membantunya dengan mendatangi Komandan -Komandan Batalyon TNI, Komandan Kompi, dan juga BODM untuk minta bantuan penghentian pembekingan oknum TNI kepada para Pengusaha Kayu.  Hasilnya positif pencurian kayu jati banyak menurun.  Para pimpinan TNI tahu bahwa Bpk. Soedjarwo selain sebagai Komandan Batalyon Pasukan Wanara beliau juga dekat dengan Panglima Divisi Militer Jawa Timur. Sebagai Komandan Batalyon III Pasukan Wanara yang memiliki sekitar 350 anak buah dalam perjuangannya di medan perang telah kehilangan belasan anak buahnya yang gugur di medan tempur dan yang terakhir 6 orang gugur bersama-sama di Sumberboto Jombang dekat dengan keberadaan Bpk. Soedjarwo, di tempat mana kemudian dibangun Monumen Perjuangan Pasukan Wanara.

  1. Tugas sejak Pemerintah NKRI Berdiri Tegak Kembali (1950-1988)

Setelah penyerahan kedaulatan RI 19 Desember 1949 oleh Belanda dibentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) Bpk. Soedjarwo kembali bertugas penuh di Jawatan Kehutanan menjadi Wakil KKPH Jombang (KSKPH).  Negara RIS tidak berlangsung lama, pada 1 Agustus 1950 oleh pernyataan seluruh rakyat Indonesia digantikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bpk.  Soedjarwo bersama pimpinan melakukan bebenah dan mulai melakukan pembangunan kehutanan dalam situasi yang telah aman (normal) kembali.

Pada waktu bertugas mengikuti pendidikan Akademi Kehutanan di Bogor, Bpk. Soedjarwo banyak aktif di organisasi kemahasiswaan dan organisasi profesi yang bersama-sama ahli kehutanan senior berhasil membentuk Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK) pada bulan April 1952 yang  lebih kurang 3 bulan kemudian bersama teman-teman alumni Akademi Kehutanan muda lainnya berhasil menerbitkan Majalah Rimba Indonesia sebagai Majalah Kehutanan Indonesia pertama berbahasa Indonesia yang kemudian menggantikan majalah Kehutanan  berbahasa Belanda Tectona yang terbit  sejak tahun 1901  di jaman Hindia Belanda berakhir di tahun 1955.

Ketika menjadi Kepala Daerah Hutan Banyumas Barat beliau berhasil melaksanakan reboisasi hutan besar-besaran sesuai rencana untuk membangun Hutan Pinus (tanaman industri) bagi persiapan penyediaan bahan baku Pabrik Kertas yang direncanakan akan dibangun di Notog dekat Purwokerto. Disamping membangun hutan pinus juga mereboisasi hutan jati yang banyak rusak di zaman Jepang dan zaman perjuangan RI, mengelola hutan mangrove yang luas di sekitar segara anakan Cilacap, percobaan pembuatan hutan jabon di tanah basah, dan sebagainya.  Kegiatan yang besar dan banyak berhasil ini menjadikan KPH Banyumas Barat dijadikan sebagai obyek peninjauan maupun praktik hutan para mahasiswa Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan dari Bogor (UI) maupun dari Yogya (UGM) hingga akhirnya pada 12 Maret 1958  Bpk. Soedjarwo (KDH) diangkat menjadi Dosen Luar Biasa Manajemen Hutan oleh Fakultas Pertanian UI Bogor. Pada saat diselenggarakannya Kongres Kehutanan Nasional Pertama di Bandung bulan Januari 1956 Bpk. Soedjarwo selaku KDH/KKPH Banyumas Barat ditunjuk ikut menjadi peserta angkatan muda yang potensial menjadi salah satu utusan Jawa Tengah.   Di dalam Kongres aktif memberikan pandangan, pendapat dan saran diantaranya perlunya dibangun Jiwa Korsa Kehutanan dan beliaulah yang pertama mengusulkan digunakannya istilah Rimbawan untuk para pegawai dan peminat kehutanan. Penampilannya memang masih relatif muda namun bakat kepemimpinannya dan pengabdiannya untuk kehutanan, bangsa dan negara tidak diragukan lagi telah dibuktikan dengan kerja nyata sehingga sosok Bpk. Soedjarwo mendapat perhatian besar baik dari angkatan muda maupun tua.

Sewaktu menjadi KDH hingga Kepala Dinas Kehutanan Yogyakarta 1958-1964 beliau berhasil melaksanakan metode Pengelolaan Hutan dengan prinsip Multiple Use of Forest Management menjadikan Sektor Kehutanan yang sebelumnya hanya dapat memberikan sumbangan penghasilan kepada Pemerintah Daerah Yogyakarta pada peringkat/urutan ke 7 berangsur-angsur naik menjadi peringkat 5 bahkan sampai mencapai peringkat 3.  Pemda DIY sangat berterimakasih kepada Kehutanan di bawah pimpinan Bpk. Soedjarwo.  Peningkatan penghasilan Kehutanan didorong dengan usaha pembangunan Perusahaan Minyak Kayu Putih memanfaatkan tegakan Kayu Putih di Dringo dan Mangunan, Perusahaan Lak di BKPH Karangmojo  dan sekitarnya memanfaatkan tegakan Pohon Kesambi dan Accacia villosa di BKPH Karangmojo dan Paliyan, usaha intensifikasi penebangan hutan jati (memperpendek tunggak serendah mungkin bahkan disertai pendongkelan), bucking batang kayu jati  yang baik, dan penjualan karcis bireka untuk  kayu, arang, daun  yang diambil dari hutan yang kebetulan penulis ikut berperan ketika menjadi KBKPH di bawah pimpinan langsung Bpk. Soedjarwo (KDH/Kadis).   Penulis yang ditugasi belajar Pengusahaan Lak di Probolinggo dan Minyak Kayu Putih di Sukun Ponorogo dan mentransfernya untuk dibangun di Yogyakarta termasuk membangun pabriknya meski pada awalnya masih kecil-kecilan yang kemudian dengan bantuan beberapa Mahasiswa Fahutan UGM tingkat akhir (doctoral) berkembang menjadi besar.  Kehutanan Yogya semakin berkibar setelah dikembangkan Persuteraan Alam tahun 1962-1964 sehingga kedekatan Bpk. Soedjarwo dengan Sri Paduka Kanjeng Sultan Hamengkubuwono IX yang sering disebut Sri Sultan semakin erat dan barangkali inilah salah satu penghantar menjadikan Bpk. Soedjarwo dapat menjadi Menteri Kehutanan.

Ketika menjadi Menteri Kehutanan Kabinet Dwikora Bpk. Soedjarwo mendapat dukungan penuh dari seluruh korps Rimbawan dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanat pembangunan dari Pemerintah saat itu dengan mengerahkan segala daya dan dana yang ada berdasarkan prinsip berdikari terkait dengan program prioritas penyediaan sandang, pangan dan papan. Departemen Kehutanan ditugaskan untuk mempertinggi produksi kehutanan, mempercepat dan memperluas industri kehutanan, menyempurnkan distribusi hasil hutan dan melipatgandakan pendapatan devisa Negara.  Telah disusun rencana membangun 9 buah proyek Eksploitasi Hutan untuk ekspor dan konsumsi dalan negeri, 2 pabrik pulp dan kertas, 19 penggergajian mesin, 5 pabrik kayu lapis, 11 pabrik rumah siap pasang, pengembangan persuteraan alam dan peoyek2 swasembada pangan.Juga ditugasi untuk ikut aktif dalam penyusunan rencana dan pembangunan Proyek Jalan Lintas Sumatra. Namun dengan perkembangan keadaan politik, ekonomi dan sosial yang terus memburuk dan tiadanya modal keuangan yang cukup maka  apa-apa yang telah direncanakan tidak dapat dicapai secara optimal bahkan dapat dikatakan sebagian besar gagal, hal semacam ini tidak hanya terjadi di sektor Kehutanan tetapi juga hampir di seluruh sektor.  Bahkan akhirnya pada bulan Juni 1966 Kabinet Dwikora jatuh Departemen Kehutanan dibubarkan, Instansi Kehutanan kembali menjadi Direktorat Jenderal Kehutanan di bawah Departemen Pertanian yang baru dalam Kabinet Ampera masa Pemerintahan Orde Baru dengan pimpinnannya tetap Bpk. Soedjarwo.

Setelah menjadi Direktur Jenderal Kehutanan pada bulan Oktober melaksanakan Rapat Kerja pertama Ditjen Kehutanan  di Kaliurang dengan tujuan pertama melakukan konsolidasi akibat kekacauan politik lebih dari setahun lamanya, kerukunan pegawai terpecah-pecah akibat perbedaan aspirasi politik bahkan sampai bermusuhan satu sama yang lain, dan untuk melaksanakan tugas penting dan utama dari  Pimpinan Orde Baru guna melakukan pembinaan politik kepada seluruh aparatur kehutanan untuk  Mendalami, Menghayati, dan Melaksanakan  Ideologi Bangsa dan Negara “Pancasila” dan Pemurnian Pelaksanaan UUD 1945, melakukan perubahan mental dari cara berpikir Orde Lama menyesuaikan diri dengan kebijakan Pemerintah Orde Baru.  Tujuan kedua adalah untuk menyusun Rencana Kerja Kehutanan disesuaikan dengan kebijakan Orde Baru terutama dalam pemulihan ekonomi nasional yang rusak parah, carut marut, rakyat menderita, menciptakan keamanan dan ketertiban yang baik di bidang ipoleksosbud.  Dan dengan terbitnya UU Penanaman Modal Asing (1967) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (1968) Kehutanan mendapatkan tantangan untuk memaksimalkan pemanfaatannya karena Kehutanan dianggap memiliki sumber daya alam yang besar (hutan) untuk digali dan diwujudkan pemanfaatannya guna mendukung pembangunan nasional.  Masa pembangunan periode 1966-1968 merupakan masa awal pembangunan Orde Baru yang kemudian disebut masa Pra Pelita yang sebagian besar masih merupakan persiapan awal.  Masa pembangunan selanjutnya direncanakan dan dilaksanakan setiap 5 tahun (Pelita) yang pertama (I) 1969-1974, kedua (II)1974-1979, ketiga (III) 1979-1983.  Dengan kebijakan kepemimpinannya dan didukung serta dibantu oleh segenap apartur kehutanan tugas nasional tersebut dalam 10 tahun saja dapat menunjukan hasil yang baik dan terus meningkat antara lain, berupa produksi dan ekspor kayu yang dilakukan oleh para Pemegang Ijin Konsesi Hutan (HPH) dan BUMN Kehutanan dalam jumlah yang terus meningkat dengan hasil devisa dan berbagai royalties untuk negara yang semakin besar, bahkan pernah mencapai peringkat dua setelah minyak dan gas bumi.  Sedikit saja gambaran produksi kayu bulat jati dan rimba di masa Pra Pelita (3 th) hanya 7,5 m3, selama Pelita II(5 th)  menjadi  108,6 jt m3.   Di bidang kegiatan kehutanan lainnya seperti inventarisasi dan penataan hutan, reboisasi dan rehabilitasi hutan, konservasi, industri, riset dan pembinaan SDM juga terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dan berhasil pula membangun Gedung Pusat Kehutanan yang diberi nama Gedung Manggala Wana Bhakti yang kemudian menjadi Kantor Departemen Kehutanan dan tempat berkumpulnya para Rimbawan. Keberhasilan ini menghantarkan kepercayaan Pemerintah kepada Kehutanan yang besar hingga pada tgl 16 Maret 1983 oleh Pimpinan Or Ba (Presiden Soeharto) Kehutanan dijadikan Departemen dan yang diangkat menjadi Menterinya ialah Bpk. Soedjarwo.   Dengan menjadi Departemen Bpk. Soedjarwo dapat lebih besar dan luas kewenangannya, menjadi lebih percaya diri dan bertanggungjawab untuk memajukan peran Kehutanan.  Presiden Soeharto dalam amanatnya menyatakan Depertemen Pertanian dipecah supaya Departemen Pertanian lebih focus (konsentrasi) pada usaha peningkatan produksi pertanian (pangan,hasil perkebunan,perikanan dan peternakan) yang sangat dibutuhkan rakyat dan Departemen Kehutanan dapat memanfaatkan kekayaan alam hutan yang sedang berkembang pesat untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

Berbagai rencana usaha dan kebijakan disusun untuk melaksanakan amanat tersebut yang kemudian dijabarkan dalam  Repelita IV (1983-1988) Sektor Kehutanan  sebagi pedoman pelaksanaannya. Beberapa ilustrasi kasil karyanya selama 5 tahun antara lain adalah:

+  Produksi kayu bulat Pelita IV berjumlah 128,7 jt m3 terdiri dari kayu rimba 125 jt m3, jati 3,7 jt m3 tiap tahunnya bervariasi antara 24,1 – 27,3 jt m3

+  Ekspor kayu gergajian 10,86 jt m3 bervariasi antara 1,79 -2,64 jt m3 dengan perolehan devisa total  US $ 1,194 jt bervariasi antara US $ 284.88- 522.75 jt per tahun. Ekspor logs dilarang sejak 1985

+   Ekspor kayu lapis  16,74 jt m3 bervariasi antara 2,10-4,34 jt m3 per th dengan perolehan devisa total US $ 4,305 jt bervariasi antara US $ 510 – 1,267 jt per tahun

+   Sampai akhir 1988 telah dilakukan survei  lapangan/inventarisasi terestris seluas 90,3 jt ha dan Tata Guna Hutan Kesepakatan difinitif di 5 Provinsi dan TGHK disahkan Menteri Kehutanan untuk 21 provinsi.  Sasaran penatagunaan hutan adalah untuk menetapkan 111 jt ha sebagai hutan tetap  terdiri dari 29 jt ha hutan lindung,19 jt ha suaka alam, hutan wisata, dan 63 jt ha hutan produksi.

+    Selama th 1983-1988 telah dapat ditetapkan /penunjukan kawasan suaka alam/hutan wisata seluas 12,82 jt ha tersebar di 330 lokasi di seluruh Indonesia

+   Jumlah PNS Kehutanan termasuk yang ditugaskan di BUMN  dan Tenaga Honorer di seluruh Indonesia berkembang dari 23.966 orang (1963) menjadi 29.995 orang (1988) dengan terus ditinggkatkan pendidikan, pelatihan dan kesejahteraannya.

Demikian sekilas gambaran kinerja Bpk Soedjarwo sebagai Rimbawan Paripurna dalam berbagai bidang tugas dan jabatan.Tentu masih banyak yang telah dicapai tapi tak mungkin dipaparkan dalam tulisan ini

Perihal pribadi bapak Soedjarwo, banyak orang menilainya sebagai pemimpin yang bijak, sabar, ngemong, hangayomi (melindungi anak buah dalam hal yang baik), mengutamakan perilaku “budi luhur”, peduli/ perhatian kepada anak buah dan suka menolong teman, suka akan kerukunan dan kebahagiaan bersama. Beliau juga seorang Pembina Jiwa Korsa Rimbawan Utama

PEMBINA KELUARGA YANG BERHASIL

Seperti yang telah diutarakan dimuka bahwa Bpk. Soedjarwo menikah dengan Ibu Soerini binti Hardjoprakoso pada  3 Februari 1951.  Dari pernikahan ini dikaruniai 4 anak, 2 putra dan 2 putri yang semuanya diberi nama dengan memakai kata Budi, semuanya   berhasil dan hidup bahagia yaitu drg. Budiningsih bersuamikan Ir. Surachmanto Hutomo, M.Sc. terakhir sebagai Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Dr. Budi Darmono, S.H., M.SA., MCL, Dosen UI beristrikan Sulistiawati, Dr. Ir. Budi Darmadi M.Sc. Direktur Jenderal di Kementerian Perindustrian beristrikan Dra. Tjahyawati, dan Ir. Budi Darmastuti bersuamikan alm Ir. Hendro Ryanto, M.Sc Pejabat Eselon II di Departemen Pekerjaan Umum.  Hingga saat ini almarhum Bapak Soedjarwo dan almarhumah Ibu Soedjarwo telah dikaruniai 10 cucu dan 15 cicit.

Bpk. Soedjarwo wafat mendekati usia 82 tahun pada 12 Januari 2004 dimakamkan di Pemakaman Umum Bonoloyo Surakarta, dekat dengan kerabat dekat.  Hingga sekarang makamnya seringkali diziarahi oleh para rimbawan dan keluarganya maupun keluarga teman-teman dekatnya menandakan almarhum di kala hayatnya disenangi, dihormati, dicintai banyak orang.  Ibu Soerini isteri Bpk. Soedjarwo adalah seorang pendamping suami yang hebat, Pembina PWK (Persatuan Wanita Kehutanan yang kemudian berubah nama menjadi Perwita Wana Kencana) yang gigih dan tekun, baru wafat pada usia 94 tahun yaitu pada 8 Mei 2022 dimakamkan di Bonoloyo-Solo berdampingan dengan makam Bpk. Soedjarwo.