Ancaman dan Tantangan Terwujudnya Indonesia Emas 2045

Oleh: Ir. Suhariyanto, IPU, ASEAN Eng.

(Pengasuh Majalah Rimba Indonesia)

Saat saya menulis artikel ini, musim kampanye para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sedang gencar-gencarnya agar terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Tugas yang sangat berat dan rumit menapaki jalan yang terjal – penuh onak dan duri menuju Indonesia Emas – Indonesia Maju pada tahun 2045, genap seabad berdirinya NKRI ini.

Pertanyaan skeptis, apakah itu hanya tinggal sebagai impian atau akan memang benar bisa diwujudkan? Beberapa ancaman dan tantangan yang harus dihadapi, antara lain adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN IKLIM

Harian Kompas, Kamis, 30 November 2023, hlm. 1 dan 15 menurunkan berita berjudul Iklim Ekstrem Bebani Warga Miskin Lima Kali Lipat, antara lain:

  1. Anomali iklim yang diperkirakan makin ekstrem di Indonesia akan makin membebani warga miskin pada tahun 2045. Tanpa mitigasi yang tepat, pengeluaran mereka untuk kebutuhan bahan pangan, mengakses air bersih, dan mendapatkan listrik semakin bertambah.
  2. Pengeluaran warga miskin di desa atau di kota-kota rata-rata naik 82% pada tahun 2030 hingga 578% pada tahun 2045.
  3. Proyeksi dari Tim Jurnalisme Data Harian Kompas: peningkatan pengeluaran warga untuk membeli pangan, listrik, dan air bersih jika terjadi anomali iklim, seperti El Nino, La Nina, serta Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipol / IOD) positif dan negatif hingga tahun 2045, hasilnya semua anomali iklim semakin membebani warga miskin. Tahun 2023 BMKG mengumumkan Iklim El Nino dan IOD positif terjadi bersamaan sehingga curah hujan berkurang di sejumlah wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2022 diidentifikasi terjadi La Nina dan IOD negatif sehingga curah hujan bertambah.  Hasil perkiraan Kompas, akibat perubahan iklim dari basah (2022) ke kering (2023), pengeluaran warga miskin kota untuk membeli beras naik 29% menjadi Rp135.271 per kapita per bulan. Begitupun warga miskin desa yang harus membelanjakan uang Rp137.449 per kapita per bulan, naik 14% dari tahun 2022.
  4. Selama 22 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami anomali iklim yang makin ekstrem. Hal ini akan berdampak semakin tingginya pengeluaran beras warga miskin. Jika pada tahun 2045 terjadi El Nino dan IOD positif seperti tahun 2023, pengeluaran bulanan  warga miskin kota untuk membeli beras akan naik menjadi Rp174.725 per kapita. Adapun pengeluaran warga miskin desa untuk hal sama Rp175. 118 per kapita.  Apabila terjadi La Nina, belanja bulanan warga miskin desa untuk membeli beras menjadi Rp147.844 per kapita. Adapun pengeluaran warga miskin kota pada 2045 menjadi Rp179.303 per kapita.
  5. Belanja untuk membeli gula juga terdampak anomali iklim. Jika pada 2045 terjadi IOD positif, pengeluaran gula warga miskin desa menjadi Rp32.668 per kapita per bulan, naik 60% dari 2022. Adapun pengeluaran gula warga miskin kota naik 50% menjadi Rp20.467 per kapita per bulan. Dengan skenario La Nina di 2045, pengeluaran gula tidak jauh berbeda dengan IOD positif. Warga miskin desa harus mengeluarkan uang Rp.32.12 per kapita per bulan, atau naik 61%. Adapun belanja gula bulanan warga miskin kota naik 51% menjadi Rp20.420 per kapita per bulan.
  6. Kompas juga memproyeksikan adanya peningkatan beban biaya warga untuk pengeluaran non pangan, seperti air, pada 2045. Bagi warga miskin kota, biaya bulanan untuk mengakses air besih menjadi Rp6.542 per kapita per bulan. Adapun pengeluaran air warga miskin desa menjadi Rp9.062 per kapita per bulan. Proyeksi pada 2045 jika terjadi IOD positif, pengeluaran air bulanan warga miskin kota akan naik menjadi Rp1.922 per kapita per bulan dan warga desa Rp1.267 per kapita per bulan.
  7. Lebih mahal di desa. Kompas juga menemukan pengeluaran beras warga miskin di desa lebih tinggi daripda warga di kota yang membuat beban warga miskin bertambah. Berdasarkan data BPS 2022 yang diolah Kompas, belanja beras bulanan warga miskin desa sebesar Rp117.824 per kapita. Adapun warga kota mengeluarkan uang lebih sedikit, yakni Rp104.836 per kapita. Pada 2023 warga miskin desa harus membeli beras lebih mahal, yakni Rp137.449 per kapita per bulan. Diperkirakan pengeluaran beras warga miskin desa semakin mahal jika terjadi iklim La Nina.  Pada 2030, pengeluaran bulanan warga miskin desa akan naik menjadi Rp149.702 per kapita.  Tingginya pengeluaran beras warga miskin desa dibandingkan dengan warga di kota juga bisa dilihat dari kontribusi beras pada garis kemiskinan. September 2022 dari data BPS, beras menyumbang 22,96% garis kemiskinan desa, sedangkan di kota kontribusinya lebih kecil, yakni 18,98%.
  8. Makin berat

Nurjanna Joko Trilaksono (dosen program studi meteorologi ITB): El Nino dan IOD positif cenderung membuat curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia berkurang drastis. Sebaliknya La Nina dan IOD negatif cenderung meningkatkan curah hujan. El Nino dan El Nina terjadi di Samudra pasifik. Adapun IOD positif dan negatif berlangsung di Samudra Hindia.

Anomali iklim yang membebeni warga miskin berpotensi terjadi lebih kuat akibat perubahan iklim. Dalam artikel di National Environmental Science Programme milik Pemerintah Australia berjudul: Science Update What Does the Future Hold for El Nino Shouthern Oscillation and the Indian Ocean Dipole: disebutkan, pemanasan global akibat gas rumah kaca akan meningkatkan frekuensi dan intensitas El Nino dan IOD positif berskala ekstrem.  Karena itu Nurjanna: pergantian El Nino dan El Nina akan lebih singkat sejalan dengan intensitas anomali iklim yang meningkat.  Di sisi lain, anomali iklim ini dapat menimbulkan krisis dan bencana alam yang berdampak langsung pada kelompok masyarakat rentan, yakni warga miskin. Yanuar Nugroho (pendiri Nalar Institut): Perubahan iklim membuat kelompok Masyarakat rentan makin rentan, kelompok ini mesti diutamakan karena paling tidak berdaya tahan. Pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tidak terwujud jika pemanasan global mencapai 1,5 derajat celcius. Apalagi, warga miskin dan rentan miskin tidak mendapatkan perlindungan.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemen PPN/Bappenas – Maliki: warga Indonesia sensitif terhadap perubahan iklim. Pengentasan warga dari kemiskinan di tengah perubahan iklim dapat dijawab dengan kebijakan perlindungan sosial adaptif sesuai sebaran orang miskin, rentan miskin, serta wilayah rawan bencana. Dia berharap konsep ini dapat diterapkan pada 2025.

KEPENDUDUKAN

Zahid Wahyudi menulis artikel berjudul Persoalan Kependudukan di Titik Kritis, di Harian Kompas, Sabtu, 30 Desember 2023, antara lain mengemukakan sebagai berikut:

  1. Bonus demografi dinikmati Indonesia sejak 2012. Sesuai proyeksi Penduduk Indonesia 2020 – 2050, jendela peluang atau puncak bonus demografi terjadi antara 2020 – 2024. Dalam masa ini, 100 penduduk produktif berumur 15 – 65 tahun menanggung 44 penduduk tak produktif berumur kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 65 tahun. Sesudah masa jendela peluang bonus demografi itu, jumlah tanggungan penduduk produktif akan naik seiring lonjakan jumlah warga lansia dan menurunnya jumlah anak. Saat tanggungan 100 penduduk produktif 50 warga tak produktif, bonus demografi itu akan berakhir, dan diperkirakan akan terjadi pada tahun 2041. Setelah bonus demografi berakhir, struktur penduduk akan berubah drastis. Meski jumlah penduduk usia produktif tetap besar, tanggungan mereka membesar. Jika masa bonus demografi tersisa tidak dimanfaatkan dengan baik, bonus itu justru akan jadi bencana demografi.
  2. Sudibyo Alimoeso (Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia) pada tanggal 23 Desember 2023 di Jakarta, menyatakan, bahwa fondasi pembangunan kependudukan harus ditetapkan, sehingga bangsa Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi, dan membawa Indonesia melompat menjadi negara maju dan kaya. Di kalangan pengambil kebijakan dan politisi terjadi misperseption, menganggap bahwa 2045 adalah masa bonus demografi, bahkan puncak bonus demografi. Padahal dari proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020, bonus demografi berakhir beberapa tahun sebelum Indonesia mencapai 100 tahun kemerdekaannya. Selain itu bonus demografi tidak bersifat otomatis. Manfaat bonus demografi bisa diraih jika Indonesia memiliki sumberdaya manusia bermutu, ketersediaan lapangan kerja, besarnya tabungan rumah tangga, dan tingginya partisipasi kerja perempuan.
  3. Tahun 2045, Indonesia diperkirakan memiliki 324,05 juta penduduk. Dari jumlah itu, ada 213,78 juta warga usia produktif, yakni 15 – 65 tahun; ada anak 63,55 juta anak berumur 0 – 14 tahun; dan 47,34 juta orang berumur lebih dari 65 tahun. Jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan untuk kelompok penduduk penduduk umur 0 – 60 tahun, tetapi setelah umur 60 tahun akan lebih banyak perempuan. Selain itu, pada 2045, ada 1 dari 5 penduduk Indinesia ialah warga berumur lebih dari 60 tahun.
  4. Turro S Wongkaren (Kepala Institute for Advanced Studies in Economics and Business, Universitas Indonesia, Jakarta, 2023) menilai pembangunan manusia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu perlu dikelompokkan dalam tiga katagori: penduduk masuk angkatan kerja, anak berusia kurang dari 15 tahun, dan mereka yang belum lahir. Pembangunan tiga kelompok penduduk itu butuh pendekatan berbeda sesuai siklus hidup manusia dari pembentukan janin.

Penduduk pada 2045. Fokus pada pembangunan mutu manusia membuat isu tradisional kependudukan jadi kurang terperhatikan. Bagaimana mengendalikan kuantitas penduduk, mengarahkan mobilitas warga, dan data kependudukan akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan tak jadi prioritas. Padahal dengan akan beroperasinya Ibukota Nusantara (IKN), hal ini mendorong migrasi penduduk signifikan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di Jawa ke IKN di Kalimantan Timur. Belum lagi perpindahan penduduk ke kota-kota penyangga IKN dari berbagai wilayah di Indonesia. Isu migrasi menjadi penting di banyak daerah, karena jadi perebutan sumberdaya antara warga lokal dan pendatang. Migrasi memicu konflik jika tak diantisipasi, karena mempertemukan dua kelompok berlatar belakang agama, budaya, aspirasi, dan kepentingan berbeda. Proram pengendalian penduduk tak bisa diterapkan di semua daerah, karena sebagian provinsi mengalami perlambatan pertumbuhan warga dan lonjakan lansia. Kondisi kependudukan tahun 2045 menantang.  Jumlah warga Indonesia yang besar akan diiringi peningkatan mobilitas warga. Hal ini membutuhkan penyiapan sistem dan infrastruktur transportasi aman dan memadai agar tak menjadi sumber stres dan kerugian ekonomi tinggi.

Umur harapan hidup saat lahir pada 2045 diperkirakan 76,37 tahun akibat perbaikan layanan dan teknologi kesehatan. Namun tubuh mereka kian ringkih, karena kondisi genetika serta penyakit tak menular akibat gaya hidup buruk mereka sebelumnya. Di masa itu diperkirakan terjadi transisi epidemilogi. Penyakit infeksi akan bisa dikendalikan dan penyakit degeneratif serta penyakit tak menular akibat gaya hidup akan meningkat. Perawatan lansia akan jadi soal mengingat jaminan sosial milik lansia terbatas dan jumlah anak makin terbatas. Jika mereka tak punya jaminan hari tua atau tabungan memadai, perawatan lansia akan membebani warga dan negara. Situasi ini akan terjadi saat bonus demofrafi selesai (Sudibyo, 2023). Jika penduduk gagal dikelola pada 2024 – 2029, saat puncak bonus demografi mulai berakhir, peluang Indonesia memanfaatkan bonus demografi makin kecil. Pertumbuhan ekonomi tak akan banyak mengungkit kesejahteraan warga, sehingga jebakan negara berpendapatan menengah di depan mata. Potensi bonus demografi tersisa harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jika gagal, negara dibayang-bayangi bencana demografi yang bisa memicu instabilitas politik. Jadi, meski pembangunan ekonomi penting, jangan melupakan pembangunan manusia.

HILIRISASI

Ahmad Erany Yustika (Guru Besar Universitas Brawijaya, Ekonom Senior INDEF, Kepala Sekretariat Wapres), menulis artikel berjudul Hilirisasi, Distribusi, dan Teritori di Harian Kompas, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 6, antara lain sebagai berikut:

  1. Data berserak, sementara kapasitas manusia merangkak. Angka-angka perlu dijahit agar menjadi Keputusan yang valid. Temuan survey dakam 5 tahun terakhir selalu menimbulkan 3 perkara pokok yang disuarakan publik: harga pangan, kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Inflasi menjadi kisah keberhasilan paling mencengangkan (meski kenaikan harga pangan masih dikeluhkan). Tentu masalah ekonomi lebih lebar dari “sekedar” tiga hal itu.
  2. Landskap deindustrialisasi. Situasi sektor manufaktur dunia. Sepuluh besar produk manufaktur dunia disumbang oleh negara-negara berikut: China (28,4%), AS (16,6%), Jepang (7,5%), Jerman (5,8%), India (3,3%), Korea Selatan (3,0%), Italia (2,3%), Perancis (1,9%), Inggris (1,8%), dan Indonesia (1,4%) (safeguardgoblal.com, 2023). Ada lima negara Asia yang masuk 10 besar. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN. Tidak banyak warga yang yakin Indonesia bisa meraih posisi prestisius ini, karena negara masih dihantui level daya saing dan inovasi yang belum mapan. Satu hal yang menyentak, ranking itu diperoleh pada saat kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 20 tahun terakhir terus menurun. Pada 2022, donasi sektor manufaktur terhadap PDB tinggal 18,3% (pada 2004 angkanya masih dikisaran 20%, BPS diolah). Artinya tiap tahun kontribusi sektor industri rata-rata turun 0,5%. Kebijakan pemerintah yang menggeber program hilirisasi dalam 5 tahun terakhir menemui relevansinya. Pertama, kebijakan tersebut akan meningkatkan kembali level sumbangan sektor industri mendekati 30%. Jika ini dicapai, impian mewujudkan negara maju bisa direalisasikan, termasuk menjadi negara dengan pendapatan per kapita di atas 12.000 dolar AS. Sebaliknya bila kebijakan ini terabaikan, jebakan menjadi negara berpendapatan menengah menjadi keniscayaan. Kedua, kebijakan hilirisasi akan mengerek peringkat Indonesia lebih tinggi dalam peta produsen barang manufaktur global. Jika saat ini di urutan 10 besar, dalam lima tahun ke depan Indonesia bisa menjemput urutan tujuh atau delapan. Posisi India, Inggris dan Perancis, sangat mungkin direbut jika hilirisasi dapat dieksekusi. Jadi, kesadaran hilirisasi bukan sekadar soal peningkatan kesejahteraan, melainkan juga persepsi perkara kemajuan.

Dani Bodrik (2013) pernah memakai istilah automatic escalator untuk mendeskripsikan kebugaran sektor manufaktur mendongkrak perekonomian.

Secara global seluruh negara yang saat ini dikenal sebagai bangsa maju menggunakan alas sektor industri sebagai titik pijak pembangunan. Lebih menukik lagi, pengalaman di negara maju, sektor industri merupakan tiket mengatasi kemiskinan (dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor jasa). Sektor manufaktur tidak hanya mengangkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membesarkan pembukaan lapangan pekerjaan.

Masalahnya, sekarang peran sektor manufaktur tinggal 15% terhadap PDB global, turun drastis dari 25% pada decade 1970-an (Sharma, 2022). Jadi, fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga peristiwa jamak di level global. Problemnya, kejadian di Indonesia berlangsung ketika hilirisasi belum menjadi habitus perekonomian.

  1. Mata Rantai Investasi. Negara-negara maju pada fase awal pembangunan memiliki rasio investasi terhadap PDB yang tinggi, setidaknya 30%. Namun, saat ini rasionya hanya 20 – 25%. Tidak mudah menggenjot pertumbuhan ekonomi jika rasio investasi pada kisaran itu. Jika Indonesia ingin mendorong sektor manufaktur terbang lebih tinggi, (komunitas) bisa terlibat penuh dalam gerakan ini, baik lewat koperasi maupun Badan syarat pokok yang mesti dicapai adalah menjaga level investasi. Data 10 tahun terakhir di Indonesia menunjukkan Tingkat investasi yang tinggi, rata-rata pada kisaran 32%. Pada 2019, misalnya, rasio investasi terhadap PDB mencapai 32,25%. Sayangnya, setelah 2019 rasio investasi cenderung menurun hingga menjadi 29,08% pada 2022 (World Development Indicator, beberapa tahun). Pada saat ekonomi global cenderung muram seperti sekarang, butuh ikhtiar sangat keras demi mendongkrak investasi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.

Pengalaman negara berkembang yang kemudian menjadi negara maju, seperti Korsel dan China, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% selama 10 tahun berturut-turut agar pendapatan melompat. Problem di Indonesia ialah Tingkat efisiensi investasi yang rendah, ditunjukkan oleh incremental capital output ratio (ICOR) yang tinggi. Intinya dibutuhkan modal (investasi) yang besar untuk menghasilkan output (sebagai sumber pertumbuhan ekonomi) yang sama. Jadi, dalam situasi sekarang dibutuhkan rasio investasi sekitar 37% terhadap PDB agar pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Perlu perbaikan ekosistem investasi secara dramatis, termasuk isu kelembagaan (perijinan, perpajakan, logistik, dan pertanahan) serta belanja publik untuk investasi (termasuk riset) (Haskel dan Westlake, 2018). Tanpa kelengkapan perkakas itu amat sulit untuk menerbangkan rasio investasi ke level 37%.

Isu berikutnya adalah memperbaiki ICOR agar menjadi lebih rendah (efisien). Pelajaran berharga dari negara lain yang berhasil adalah memastikan infrastruktur dasar dibenahi terlebih dulu, dan dari sana nantinya kita akan memanen pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan, listrik, sistem pengairan, bendungan, pelabuhan, dan bandara menjadi alas efisiensi investasi (ICOR). Pilihan pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur pengetahuan) harus mendahului pengembangan sektoral (misalnya infrastruktur teknologi). AS dan China merupakan contoh negara yang mengamalkan hal itu sehingga laju pertumbuhan ekonomi tinggi pada masa silam. Jika efisiensi investasi tinggi, rasio terhadap PDB cukup dijaga pada level 30 – 35%. Mata rantai inilah yang layak dipahami sehingga kerangka berpikir dan urutan pembangunan ekonomi bisa diselenggarakan secara teknokratis dan sistematis.

  1. Merajut Distribusi. Apakah jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil bisa dicapai lantas seluruh perkara terpecahkan? Sama sekali tidak. Salah satu ancaman yang mengintip adalah distribusi pendapatan. Apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa tahun akan diikuti pemerataan kesejahteraan? Justru yang kerap terjadi: pertumbuhan melahirkan kepincangan. Biasanya pertumbuhan ekonomi menghendaki intensitas modal yang besar. Akses modal hanya menempel pada segelintir pelaku usaha. Insentif modal (dan lahan) mesti tinggi agar pelaku bisnis masuk ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan tinggi (Piketty, 2021). Implikasinya jika pertumbuhan ekonomi diperoleh, penikmat terbesar adalah pelaku usaha yang menggenggam modal itu. Ini yang menyebabkan pertumbuhan bersekutu dengan ketimpangan kesejahteraan. Indonesia kenyang dengan kisah ini. Salah satu pranata yang membuat disparitas tinggi adalah penguasaan modal dan lahan. Ini merupakan warisan kebijakan puluhan tahun silam sehingga ketimpangan yang dihadapi sekarang hasil agregasi praktik kebijakan lama.

Setelah reformasi ekonomi 1997/1998, ketimpangan sempat turun sebentar, tetapi semenjak 2005 – 2014 terus meningkat dengan rasio gini di atas 0,4. Sejak 2005 sampai sekarang, pemerintah berjibaku mengatasi ini, sehingga secara perlahan ketimpangan bisa ditekan dan rasio gini turun menjadi 0,38.  Dua selang yang disemprotkan pemerintah meliputi dua kebijakan inti. Pertama, perbaikan penguasaan asset produktif (khususnya lahan) via kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS). Kedua, paket kebijakan bantalan sosial yang eksesif untuk menjaga daya beli kelompok yang paling rentan.

Hilirisasi yang bakal diintensifkan ke depan juga punya masalah yang mirip: berpotensi menciptakan distribusi pendapatan yang buruk. Terdapat tiga jalur yang bisa dikerjakan untuk mencegahnya. Pertama, hilirisasi yang padat modal dan bersifat ekstraktif (seperti pertambangan dan perkebunan) sebagian besar dikerjakan oleh BUMN/BUMD. Sektor swasta (asing dan domestik) dapat berpartisipasi jika bekerjasama dengan BUMN/BUMD. Kedua, hilirisasi juga menjamah sektor yang tak terlalu padat modal (seperti pertanian, peternakan, dan perikanan), sehingga kelompok petani dan nelayan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga, hilirisasi dikerjakan pada level lokal (seperti kawasan pedesaan) sehingga kerjasama antar pelaku ekonomi kecil (misalnya UMKM) dapat diikhtiarkan. Pemerintah memfasilitasi penuh pendampingan, pendanaan, dan alih daya pengetahuan.

  1. Hilirisasi dan Teritori. Istilah “lokal” di atas sebetulnya bisa diperdalam untuk menimbang pemerataan antar wilayah. Ekonomi lokal tidak hanya bermakna mengerjakan aktivitas bisnis pada level komunitas/daerah oleh warga setempat, tetapi juga menahan sumberdaya ekonomi pokok (uang) agar tetap bergulir di daerah sebanyak dan selama mungkin. Studi yang dilakukan oleh Institute for Local Self Reliance menunjukkan jika seseorang membelanjakan 100 poundsterling di toko lokal, 45 poundsterling akan tetap bermukim di tempat itu. Jika orang makan di restoran franchise nasional atau internasional hanya 30% uang yang bertahan di desa/kota (bagian itu hanya dipakai untuk membayar upah pekerja). Sebaliknya, jika rumah makan atau kedai milik lokal, kapital yang mengendap di wilayah bisa mencapai 80%, misalnya dipakai juga untuk membeli sayuran dan bahan baku lainnya dari warga lokal (Elmark, 2020).

Sampai pada titik ini, latar tersebut bertemu dengan realitas, betapa tipisnya lapis pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. Jumlah mereka hanya sekitar 1% dari total usaha. Usaha kecil susah naik kelas menjadi bisnis menengah. Demikian pula bisnis menengah sulit melompat menjadi bisnis besar. Usaha kecil dan menengah belum terpapar kepemilikan asing, bahkan usahanya belum lintas provinsi. Implikasinya, jika gabungan usaha kecil dan menengah mengerjakan investasi hilirisasi (seperti komoditas berbasis pertanian) bukan hanya nilai tambah yang akan meloncat. Hasil dari usaha itu juga akan berputar di sekitar wilayah dalam proporsi yang besar dan dalam jangka waktu yang lama. Adler (2019) menyebut praktik ini dengan istilah collaborative working. Lelaku ini semacam gerakan ekonomi “teritori”. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengisolasi perekonomian, tetapi lebih ke penekanan pada komunitas dan wilayah lokal. Tentu ini bukan mandat sederhana. Dibutuhkan beragam kerja ideologis dan teknokratis.

  1. Beberapa catatan penting:

a.  Memastikan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara perlahan dengan jalan menggeser penumpukan pada sekelompok kecil warga ke institusi negara (BUMN/BUMD/BUMDes) dan atau kekuatan ekonomi lokal (koperasi/UMKM).

b.  Sumberdaya ekonomi negara dikerahkan untuk menopang gerakan ekonomi baru yang bertumpu pada inovasi dan pelaku ekonomi dalam negeri/lokal (komunitas).

c.  Usaha besar (domestik dan luar negeri) tetap punya kavling untuk terlibat dalam gerakan ekonomi ini asalkan menghormati paket kebijakan yang telah dirumuskan.

c.  Injeksi pengetahuan kepada para pelaku/institusi ekonomi lokal, maka keadilan dan kesejahteraan akan merayap secara bersamaan.

Harian Kompas, Jumat, 29 Desember 2023, hlm. 10, menurunkan berita berjudul Manufaktur: Hilirisasi masih Terhambat Transformasi Industri, antara lain sebagai berikut:

Hilirisasi yang digenjot Pemerintah Indonesia lima tahun terakhir, khususnya di sektor tambang mineral dinilai sudah menunjukkan hasil positif. Namun program ini belum mampu menggenjot kontribusi industri pengolahan terhadap ekonomi Indonesia.

Rizal Kasli, (Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia – Perhapi) mengatakan, hilirisasi saat ini terutama untuk nikel, sudah mengalami kemajuan. Indonesia sejauh ini masih lebih banyak berinvestasi untuk memberi nilai tambah pada produk tambang nikel. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya smelter nikel di Indonesia, terutama di Sulawesi dan Maluku Utara. Indonesia saat ini sudah menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan tingkat produksi sekitar 1,8 juta ton per tahun.

Menurut data dari Badan Geologi Kementrian ESDM, total sumberdaya nikel Indonesia 17,3 milyar ton dengan jumlah cadangan 5,08 milyar ton. Sumberdaya itu kemudian diolah di 44 smelter lewat pemrosesan nikel dengan pirometalurgi atau ke arah produk stainless steel dengan produk akhir feronikel, nikel matte, dan nikel pig iron (NPI). Sebagian lagi diolah di tiga smelter hidrometalurgi atau ke arah baterai untuk kendaraan listrik. Rizal berpendapat sebaiknya kapasitas pengolahan produk antara menjadi barang jadi dimaksimalkan. Saat ini Indonesia masih banyak mengekspor produk antara ke negara lain untuk diolah menjadi produk jadi, seperti alat kesehatan, alat rumah tangga, alat transportasi seperti pesawat terbang, kapal, kendaraan termasuk kendaraan listrik dan pertahanan. Dengan menjadikan industri produk turunan ini, nilai tambah yang didapat oleh Indonesia akan jauh lebih besar. Bahkan Indonesia akan menjadi negara industri. Ke depan agar Indonesia mampu mentransformasi industrialisasi ini menjadi kekuatan bangsa.

Andry Satryo Nugroho (Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development (INDEF) berpendapat, konsep hilirisasi yang dilakukan pemerintah masih lebih mencolok pada upaya menghentikan ekspor barang mentah dan menarik permodalan untuk membangun industri pengolahannya. Realisasi investasi untuk pengembangan hilirisasi, menurut data Kementrian Investasi, juga mencapai seperempat atau Rp. 266 triliun dari total realisasi investasi di tanah air yang sebesar Rp1.053 triliun, sejak Januari – September 2023. Dari seperempat jumlah itu, mayoritas digunakan untuk membangun smelter nikel (Rp97 triliun) dan tembaga (Rp47,6 triliun). Sayangnya, realisasi investasi itu belum berdampak pada kontribusi industri pengolahan atau manufaktur yang terus merosot 20 tahun terakhir. Pada 2022, industri pengolahan hanya menyumbang 18,3% terhadap PDB. Padahal pada 2004 angkanya masih di kisaran 29%. Sementara itu, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDB nasional terus melejit. Setidaknya, sejak 2020 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan hampir dua kali lipat dari 6,44% menjadi 12,22% (data BPS). Jadi pertanyaannya, apa sudah optimal hilirisasi ini, karena kontribusi pengolahan menurun dibandingkan sektor ekstraktif.

Ahmad Heri Firdaus (Peneliti INDEF), menambahkan, hilirisasi yang dikerjakan Indonesia penting untuk memperkuat fundamental perdagangan, seperti hilirisasi nikel yang sejalan dengan strategi transisi ke energi terbarukan dengan perluasan kendaraan listrik. Kita harus mengambil posisi. Ke depan harus jadi supplier (kendaraan listrik) agar posisi di global value chain meningkat. Upaya itu memang tidak lepas dari resistensi pihak eksternal. Sejak Indonesia mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020, negara-negara pengimpor nikel, seperti Uni Eropa, melawan dengan sikap geopolitiknya. Perlawanan itu berupa penerapan kebijakan non tarif, serta berupa sertifikat ramah lingkungan pada barang ekspor kehutanan dan perkebunan yang biasa dijual ke wilayah Eropa. Persoalan nikel ini bukan hanya bicara soal transisi energi, tetapi juga bagaimana strategi diplomasi, strategi bicara dengan negara-negara mitra perdagangan.

KEMARITIMAN 

Rohmin Dahuri (Guru Besar Sumberdaya Lautan, IPB University), menulis artikel berjudul Visi Maritim Indonesia, di Harian Kompas, Rabu, 27 Desember 2023, halm. 7, antara lain sebagai berikut:

  1. Melalui Kepres No. 126 Tahun 2001, Presiden Megawati Sukarnoputri mengukuhkan Hari Nusantara, 13 Desember, sebagai hari nasional yang diperingati setiap tahun.
  2. Atas instruksi Presiden Sukarno, Ir. H. Djoeanda selaku Perdana Menteri RI saat itu, pada 13 Desember 1957, mendeklarasian kepada dunia bahwa wilayah laut Indonesia tidak sebatas itu sebagaimana diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939. Wilayah laut Indonesia meliputi laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan NKRI. Deklarasi Djoeanda tak langsung diterima masyarakat dunia. Bahkan Amerika Serikat dan Australia menentangnya.

Namun, berkat kegigihan perjuangan diplomasi oleh para penerusnya, terutama Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Dr. Hasyim Djalal, deklarasi berisikan konsep negara kepulauan (archipelagic state) itu diterima masyarakat dunia dan akhirnya ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (United Nation Convention on Law of the Sea/UNCLOS) 1982.

  1. Sejak1982, Indonesia memiliki wilayah laut (termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia/ZEEI) sangat luas, sekitar 6,4 juta km2 atau 77% dari total wilayah NKRI. Di dalamnya terdapat 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai 108.000 km, terpanjang ke dua setelah Kanada.
  2. Deklarasi Djoeanda tersebut sejatinya adalah satu dari tiga pilar utama bangunan kesatuan dan persatuan NKRI, yakni, (1) kesatuan kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; (2) kesatuan kenegaraan dalam NKRI yang diproklamasikan Soekarno – Hatta pada 17 Agustus 1945; dan (3) kesatuan kewilayahan (darat, laut, udara) yang dideklarasikan PM Djoeanda pada 13 Desember 1957.
  3. Selain geopolitik, laut juga memiliki peran geoekonomi sangat penting bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Wilayah laut dan pesisir Indonesia mengandung kekayaan alam yang luar biasa besar, baik berupa SDA terbarukan (seperti perikanan dan beragam material bioteknologi); SDA tak terbarukan (seperti minyak, gas, dan mineral); energi (seperti pasang surut, gelombang, biofuel dari biota laut, dan ocean thermal energy convertion); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti untuk pariwisata bahari dan transportasi laut. Secara ekologis laut juga berperan sebagai pengendali dinamika iklim global, siklus hidrologi, siklus biogeokimia, penetral limbah, dan sistem penunjang kehidupan lainnya yang membuat bumi layak dan nyaman bagi kehidupan manusia.
  4. Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan, yaitu, (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan dan energi (ESDM); (6) pariwisata bahari; (7) hutan mangrove; (8) perhubungan laut; (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil; (10) industri dan jasa maritim; (11) SDA non konvensional. Potensi total nilai ekonomi 11 sektor itu mencapai 1,4 trilyun dolar AS per tahun, sekitar 1,2 kali produk domestik bruto (PDB) dan tujuh kali APBN 2023, serta dapat menyediakan lapangan kerja bagi 45 juta orang. Hingga saat ini kita baru memanfaatkan 30% total potensi itu dan kontribusi sektor kelautan terhadap PDB baru sekitar 15%. Artinya, peluang untuk mengembangkan ekonomi kelautan bagi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat masih terbuka begitu lebar.
  5. Fungsi wilayah laut Indonesia semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia Pasific. Sekitar 45% dari total barang yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai 15 trilyun dollar AS per tahun, dikapalkan melalui alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) ( UNCTAD, 2016). Selat Malaka sebagai bagian dari ALKI 1 merupakan jalur transportasi laut terpendek yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasific. Menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika di belahan barat dengan China, Korea Selatan, dan Jepang di belahan timur. ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok kawasan Asia Timur dari Timur Tengah dan Afrika. Jumlah kapal yang melintasi ALKI-1 mencapai 100.000 kapal per tahun. Adapun terusan Suez dan terusan Panama masing-masing hanya dilewati 18.800 dan 10.000 kapal per tahun (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez mencapai Rp. 220 milyar per hari atau Rp. 80,7 trilyun per tahun. Sayangnya sampai sekarang Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuilpun dari fungsi laut NKRI sebagai “jantung” transportasi global atau rantai pasok global.
  6. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 (hapusnya atau paling tidak menurun sampai tingkat rendah : pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, gizi buruk dan tengkes), maka ke depan tidak lagi memakai jurus business as usual , tapi diperlukan jurus ekonomi baru yang inovatif berdasarkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, visi Indonesia mestinya sebagai negara maritim, yakni negara maritim yang maju, sejahtera, kuat, dan berdaulat yang dapat berkontribusi signifikan bagi dunia yang Sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan. Sebagai negara maritim, Indonesia harus mengganti platform pembangunannya dari yang selama ini berbasis daratan (land-based development) ke berbasis pesisir dan laut (coastal and marine based development).

Fakta empiris dan sejarah membuktikan seluruh negara bangsa maju dan makmur mendasarkan platform pembangunannya pada kondisi fisik geografinya, sebagaimana dinyatakan Weber (1960), Issard (1979), dan Porter (2013), bahwa geography is a destiny.

Pembangunan berbasis pesisir dan laut tidak berarti akan melemahkan kegiatan-kegiatan ekonomi di darat (lahan atas), seperti pertanian, kehutanan, kawasan perkotaan, dan industri manufaktur. Justru sebaliknya akan membuat berbagai sektor ekonomi di darat lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan platform negara maritim, sektor transportasi laut (armada kapal, pelabuhan, dan industri galangan kapal) serta sistem logistik nasional bakal semakin efisien dan berdaya saing, sehingga dapat menurunkan biaya logistik yang selama ini sangat tinggi (20% PDB) secara signifikan. Lebih dari 85% total barang yang diperdagangkan di dunia selama ini diangkut oleh kapal-kapal melalui laut, wilayah pesisir, kemudian akhirnya ke darat melalui transportasi sungai, darat, dan udara. Neraca transaksi berjalan jasa transportasi laut, yang sejak 1990-an selalu defisit, akan menjadi surplus melalui perbaikan mendasar sektor transportasi laut dan sistem logistik nasional kita. Defisit selama ini terjadi lantaran lebih dari 90% total barang ekspor-impor dan lebih dari 50%  total barang yang yang beredar antar pulau (dalam negeri) dikapalkan oleh kapal-kapal asing.

Konektivitas maritim secara fisik dan digital yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh wilayah Nusantara mesti terus dikembangkan melalui pengembangan program Tol Laut, armada kapal nasional, pelabuhan, industri galangan kapal, infrastruktur, dan talenta digital.

  1. Dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, kita tingkatkan pembangunan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan (potensi ekonomi kelautan) melalui 11 sektor ekonomi kelautan, dari 30% dari total potensi ekonomi saat ini menjadi 50% pada 2030. Dengan menerapkan skala ekonomi (economies of scale) inovasi teknologi mutakhir (termasuk industri 4.0 dan society 5.0), manajemen rantai pasok terpadu hulu-hilir, dan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan, semua investasi dan bisnis di sektor ekonomi kelautan akan lebih produktif, efisien, berdaya saing. Selain itu juga menyejahterakan rakyat (khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya) secara berkelanjutan. Lebih dari itu, sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu menyumbangkan rata-rata 4% per tahun bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sekitar 4,5 juta orang lapangan kerja baru setiap tahunnya, dan dampak berganda (multiplier effects) ekonomi yang luas. Dengan demikian, Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maritim yang maju dan Makmur pada 2030.
  2. Negara maritim yang maju, makmur, dan kuat juga meniscayakan berkembangnya pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran baru berupa kawasan industri maritim terpadu dan/atau kawasan ekonomi maritim khusus di luar Jawa, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, wilayah terpencil dan terdepan (perbatasan) di seluruh wilayah NKRI. Proses transformasi ekonomi wilayah ini tentu akan memperbaiki disparitas pembangunan antar wilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah NKRI secara proporsional dan berkeadilan. Wilayah-wilayah terdepan yang selama ini tertinggal, miskin, dan jadi pintu masuk berbagai aktifitas dan barang illegal akan jadi maju dan makmur. Selain itu akan membentuk semacam sabuk kemakmuran (prosperity belt) dan sabuk pertahanan-keamanan (hankam) dan kedaulatan yang mengelilingi serta melindungi kedaulatan wilayah NKRI.
  3. Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan status sebagai negara berpendapatan tinggi, negara maritim Indonesia dapat memperkuat dan mengembangkan kapasitas hankam, diplomasi, dan peran geopolitiknya. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri yang selama ini terkesan ambivalen dan tunduk kepada hegemoni negara-negara adidaya akan lebih independen (bebas aktif) dan berwibawa. Posisi tawar dalam arsitektur geopolitik global juga bakal lebih diperhitungkan.

KERJASAMA ANTAR NEGARA 

Harian Kompas, Kamis, 7 Desember 2023, hlm. 9, menurunkan berita Kerjasama antar Negara Ekonomi Terbelah, antara lain sebagai berikut:

  1. Ekonomi dunia semakin terfragmentasi dan terbelah ke berbagai blok kawan atau lawan. Indonesia mesti bersiap menghadapi kemungkinan pergeseran kekuatan global di masa depan dan hati-hati dalam menyusun strategi aliansi ekonomi agar tidak tertinggal dalam rantai pasok global.
  2. Diskursus mengenai masa depan tatanan ekonomi dunia akhir-akhir ini semakin mencuat dalam berbagai forum internasional di tengah kondisi geopolitik yang semakin terfragmentasi. Ajang Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIPED) ke 12 pada 6 – 7 Desember 2023 pun ikut mengangkatnya dengan tema The Fragmented World: Recalibrating Development Strategies. Menkeu RI, Sri Mulyani dalam pembukaan Forum AIPED pada 6 Desember 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali menyampaikan:

a. Dunia yang dulu terkoneksi dalam panggung globalisasi kini semakin terbelah ke dalam kubu-kubu geopolitik dan geoekonomi, khususnya di lingkup perdagagan,investasi, dan keuangan;

b. Kerjasama ekonomi antar negara tidak lagi dibangun berdasarkan efesiensi atau hitung-hitungan paling menguntungkan, tetapi kawan atau lawan. Negara-negara menjadi lebih inward looking atau mengutamakan kepentingan domestiknya. Kebijakan bernuansa proteksionisme dan populisme pun semakin menguat di sejumlah negara.

c.  Gelagat dunia yang semakin mengarah ke deglobalisasi itu sebenarnya mulai tampak sejak krisis keuangan global pada tahun 2008, tetapi semakin menjadi-jadi pasca pandemic covid 19, terutama setelah perang Ukraina-Rusia dan Hamas-Israel. Ke depan ketegangan politik global itu diperkirakan akan terus berlanjut dan berpotensi menggeser poros kekuatan dunia.

d.  Perdagangan bebas yang semestinya seimbang dan saling menguntungkan, kini menjadi urusan menang kalah, lawan atau kawan. Ini menciptakan dinamika ekonomi yang benar-benar baru. Entah teori yang dulu kita pelajari sudah usang dan perlu diubah, atau cara kita memandang dunia yang memang sudah berubah.

e.  Dalam konteks dunia yang berubah cepat dengan aliansi ekonomi baru yang terbentuk itu, Indonesia perlu pintar-pintar mengambil sikap. Apalagi Indonesia sedang berupaya naik kelas dari status negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Kalau sudah mengambil posisi, fragmentasi geoekonomi saat ini bisa mempersulit jalan menuju cita-cita tersebut.

f.  Sejauh ini Indonesia masih dalam kondisi yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain menganut politik luar negeri yang tidak berpihak ke blok manapun, Indonesia juga sedang gencar melakukan hilirisasi sumberdaya alam. Hilirisasi tersebut membuat Indonesia memiliki posisi tawar lebih dalam trend rantai pasok dunia yang saat ini semakin terfragmentasi.

2.  Bersikap Pragmatis.

a. Profesor ekonomi dan politik dari Universitas of California, Berkeley, Barry Eichengreen mengatakan, ketegangan AS – China telah membentuk blok-blok ekonomi di sektor perdagangan dan investasi. Tren ini terlihat dari arus investasi langsung ke AS, yang lebih banyak berasal dari negara “kawan” AS seperti Jepang, Kanada, Belanda, Inggris, dan Jerman, bukan lagi China.

Di sektor perdagangan AS juga kini lebih banyak mengimpor produk barang dan jasa dari negara Asia lain di luar China, seperti Thailand, Malaysia, Taiwan, India, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Sejak 2019 sampai 2022, porsi ekspor China ke AS menurun sangat signifikan. Sebaliknya perdagangan antara China dan negara “kawan” yakni Rusia, melonjak ke tingkat tertinggi sejak perang Rusia – Ukraina dimulai pada awal 2022. Pada delapan bulan pertama tahun 2023, perdagangan bilateral antara kedua negara meningkat 32% secara tahunan.

b. Menurut Barry, tanpa perlu berpihak dan terlibat konflik, Indonesia dan Asean masih diuntungkan dengan ketegangan AS – China. Ketika kedua negara adidaya saling mengurangi ketergantungan satu sama lain, mereka beralih mengimpor produk dari Asean atau memindahkan investasinya ke kawasan. Investasi yang keluar dari China mulai lari ke negara-negara Asean termasuk Indonesia. Di perdagangan, Indonesia juga termasuk negara yang mengalami peningkatan terbesar untuk share impor AS dalam empat tahun terakhir.

4.  Kepala Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Abdulrachman mengatakan:

a.  Di tengah fragmentasi geoekonomi saat ini, Indonesia akan mengambil sikap lebih pragmatis dan mengoptimalkan posisinya yang tidak berkonflik untuk mengisi kekosongan dari sektor hulu sampai hilir dalam rantai pasok global.

b.  Meski sejauh ini masih aman dan diuntungkan, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal mengatakan: Indonesia yang selama ini memainkan politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak berpihak tetap harus bersiap menghadapi dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia harus mengambil sikap menentukan arah aliansi ekonominya tanpa perlu menjadi lawan dari blok-blok yang saat ini bertikai.

PENUTUP

Menjadi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Wakil Rakyat di masa mendatang bukanlah sederhana dan ringan – sangat rumit dan berat. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan, air, energi, dan lain-lain tidaklah mungkin diselesaikan secara parsial. Banyak aspek dan dimensi yang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Selamat menyambut Pemimpin baru NKRI.