INDONESIA MERDEKA – BERBAGAI PERGOLAKAN MELEWATI BERBAGAI KRISIS

Oleh: Ir. Suhariyanto, IPU., ASEAN Eng.

(Pengasuh Majalah Rimba Indonesia)

17 Agustus 2025 kita bangsa Indonesia memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu sejak Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10.00 pagi.  Jangankan bertahun sebelumnya, bahkan bermenit atau detik sebelum tanggal dan jam itu, Indonesia itu belum ada. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang merdeka pada abad 18 (Amerika Serikat), atau abad 19 (Chili), atau di awal abad 20 setelah Perang Dunia I (negara-negara bekas jajahan kekaisaran Otoman), Indonesia termasuk negara muda. Tetapi, bila dibandingkan dengan negara-negara yang merdeka di tahun 1990-an (negara-negara bekas Uni Sovyet), Indonesia bisa dibilang negara tua. Tulisan ini mencoba membahasnya terutama dari prespektif sejarah. Mengapa sejarah? Mempelajari sejarah memiliki banyak manfaat, antara lain: 1). Memahami masa lalu : Sejarah membantu kita memahami peristiwa dan proses yang telah terjadi di masa lalu, sehingga kita dapat memahami bagaimana masyarakat dan dunia kita terbentuk; 2). Meningkatkan kesadaran: Mempelajari sejarah dapat meningkatkan kesadaran kita tentang kompleksitas dan keragaman masyarakat, serta membantu kita memahami bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi kehidupan kita saat ini; 3). Mengembangkan kemampuan analisis: Sejarah memerlukan analisis dan interpretasi data, sehingga mempelajari sejarah dapat membantu kita mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis; 4). Membantu pengambilan keputusan: Dengan memahami pengalaman masa lalu, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam kehidupan pribadi dan professional; 5). Menghargai warisan budaya: Sejarah membantu kita memahami dan menghargai warisan budaya dan tradisi yang telah diteruskan dari generasi ke generasi.

Jadi, dengan mempelajari sejarah, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang dunia dan masyarakat, serta mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan.

Kita mengenal Indonesia kebanyakan dari tulisan bangsa sendiri. Dalam tulisan ini, mari kita coba mengenal Indonesia dari orang lain / asing.  Tulisan berjudul di atas, didasarkan atas tulisan Jared Diamond dalam bukunya berjudul Upheaval, yang terbit pada tahun 2019. Dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia dengan judul yang sama, dengan anak judul : Titik Balik Bangsa-bangsa Usai Menghadapi Krisis; cetakan pertama tahun 2022 dan cetakan kedua tahun 2025. Catatan tentang Indonesia ditulis dalam bukunya tersebut pada Bab 5, dengan judul : Indonesia, Bangkitnya Negara yang Baru. Jared Diamond adalah seorang profesor geografi di UCLA, dan penulis buku-buku mengenai masyarakat manusia yang memadukan biologi, geografi, antropologi, dan sejarah. Ia pernah tinggal dan bekerja di Indonesia selama 17 tahun, yaitu dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1996 (di era pemerintahan Presiden Suharto).

Pra-Kemerdekaan

Indonesia adalah negara muda yang baru merdeka pada 1945, dan bahkan baru dipersatukan sebagai koloni pada sekitar 1910. Indonesia merupakan negara tropis, terletak di khatulistiwa di antara Papua Nugini dan Australia di timur dan Asia di barat, dan memiliki banyak gunung tinggi, termasuk gunung berapi aktif. Salah satunya Krakatau, terkenal karena letusan paling menimbulkan bencana dalam sejarah masa kini (1883), letusan yang meledakkan nyaris keseluruhan pulau dan menyemburkan banyak debu ke atmosfer, sehingga iklim dunia berubah pada tahun berikutnya. Di antara pulau-pulau Indonesia, yang paling dikenal adalah Jawa, Bali, Sumatra, dan Sulawesi, ditambah pulau Borneo (Kalimantan) dan Papua yang dibagi Indonesia dan negara-negara lain. Secara geografis, adalah negara yang paling terpecah-pecah di dunia, dengan ribuan pulau yang berpenghuni yang tersebar di wilayah sepanjang 5,400 kilometer lebih dari barat ke timur. Selama sebagian besar dari 2,000 tahun terakhir, telah ada negara-negara pribumi di sejumlah pulau Indonesia. Namun tidak ada yang berhasil mengontrol sebagian besar kepulauan Indonesia, dan tak ada juga nama atau konsep untuk apa yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Secara linguistik, Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragam, dengan lebih dari 700 bahasa. Secara agama juga Indonesia beraneka ragam, walaupun sebagian besar orang Indonesia adalah Muslim, juga ada minoritas Kristen dan Hindu yang besar, juga penganut Buddhisme, Konghucu, dan agama-agama tradisional lokal. Walaupun pernah terjadi kekerasan dan kerusuhan berdasarkan agama, skalanya jauh lebih kecil daripada di Asia Selatan dan Timur Tengah. Banyak orang Indonesia yang beragama berbeda relatif toleran terhadap satu sama lain.

Portugal (setelah 1510), kemudian Belanda (sejak 1595), dan lalu Britania berupaya mendirikan koloni di kepulauan yang kini merupakan Indonesia.  Koloni Britania akhirnya menjadi terbatas di sebagian Borneo, dan satu-satunya koloni Portugal yang bertahan berada di belahan timur pulau Timor.  Kolonis yang paling berhasil adalah Belanda, yang terkonsentrasi di pulau Jawa, yang memiliki populasi penduduk asli terbesar jauh melebihi pulau lain (lebih dari separo populasi Indonesia modern).  Pada 1800-an, agar usaha kolonialnya berswadana dan kemudian menghasilkan laba, orang-orang Belanda mengembangkan tanaman ekspor di Jawa dan Sumatra. Namun baru pada sekitar 1910, lebih daripada tiga abad setengah setelah kedatangannya di kepulauan Indonesia, Belanda bisa menguasai kepulauan yang amat besar itu secara menyeluruh.

Harus ditekankan bahwa kata Indonesia bahkan belum ada sampai akhirnya digagas oleh seorang Eropa pada sekitar 1850. Belanda menyebut koloninya Hindia, Hindia Belanda, atau Hindia Timur Belanda. Para penduduk kepulauan itu sendiri tadinya tidak memiliki identitas nasional, ataupun bahasa nasional, ataupun perasaan bersatu melawan Belanda.  Misalnya, prajurit-prajurit Jawa bergabung dengan pasukan Belanda untuk menaklukkan negeri-negeri kuat di Sumatra, pesaing tradisional negeri-negeri di Jawa.

Pada awal 1900-an, pemerintah kolonial Belanda memulai upaya beralih dari kebijakan murni eksploitasi di koloni ke apa yang diistilahkan politik etis – dengan kata lain, akhirnya berupaya melakukan hal yang berfaedah bagi orang-orang Indonesia. Misalnya, Belanda membuka sekolah-sekolah, membangun rel kereta api dan proyek irigasi di Jawa, mendirikan dewan pemerintahan lokal di kota-kota utama, dan berupaya mengurangi populasi berlebihan di Jawa dengan cara mendukung emigrasi ke pulau-pulau sebelah luar yang populasinya kurang padat (meski tidak dikehendaki oleh populasi asli pulau-pulau itu).  Namun upaya politik etis Belanda itu terbatas hasilnya – sebagian karena Belanda sendiri terlalu kecil untuk mengalirkan banyak uang ke Indonesia, dan sebagian lagi karena upaya Belanda, maupun Indonesia merdeka nantinya, untuk memperbaiki kehidupan rakyat dijegal oleh pertumbuhan populasi yang cepat, yang memunculkan lebih banyak lagi mulut untuk diberi makan.  Orang Indonesia kini menganggap efek negatif kolonialisme Belanda jauh mengalahkan efek positifnya.

Pada sekitar 1910, semakin banyak penduduk Hindia Timur Belanda yang mengembangkan bibit-bibit kesadaran nasional.  Dengan kata lain, mereka mulai merasa bahwa mereka bukan sekedar penduduk kesultanan tertentu di Jawa atau Sumatra yang diperintah Belanda, melainkan merupakan bagian suatu entitas lebih besar yang bernama Indonesia. Orang-orang Indonesia yang memiliki bibit-bibit identitas yang lebih besar itu membentuk banyak kelompok yang berbeda namun kerap kali bertumpangtindih: sekelompok orang Jawa yang merasa lebih superior secara budaya, gerakan islam yang berupaya menegakkan identitas islam untuk Indonesia, serikat-serikat buruh, partai komunis, pelajar-pelajar Indonesia yang dikirim ke Belanda untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, gerakan kemerdekaan Indonesia terpecah-pecah dalam berbagai aliran ideologis, geografis, dan agama; ini bibit masalah-masalah yang terus menghantui Indonesia setelah merdeka. Hasilnya bukan sekedar mogok kerja, persengkongkolan dan pergolakan melawan Belanda, melainkan juga konflik antara kelompok-kelompok itu, menghasilkan situasi yang membingungkan. Terlepas dari itu, tidakan-tindakan melawan Belanda mencapai titik yang menyebabkan Belanda pada 1920-an menerapkan kebijakan penindasan dan membuang banyak pemimpin pergerakan kemerdekaan ke apa yang pada dasarnya kamp konsentrasi di daerah terpencil yang dijangkiti penyakit di Papua Belanda.

Satu sumbangsih penting bagi hal yang pada akhirnya menjadi persatuan Indonesia adalah evolusi dan transformasi Bahasa Melayu, bahasa perniagaan dengan sejarah panjang, menjadi Bahasa Indonesia, bahasa nasional bersama semua orang Indonesia kini.  Bahkan bahasa terbesar di antara ratusan bahasa lokal di Indonesia, bahasa Jawa adalah bahasa ibu dari kurang daripada sepertiga populasi Indonesia.  Andai menjadi bahasa nasional, bahasa Jawa bakal menjadi simbol dominasi Jawa atas Indonesia, sehingga memperparah masalah yang masih berlanjut di Indonesia modern, yaitu rasa takut akan dominasi Jawa yang dirasakan oleh orang-orang Indonesia dari pulau-pulau lain. Bahasa Jawa memiliki kekurangan tambahan yaitu punya hierarki, dengan kata-kata berbeda yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang berstatus lebih tinggi atau lebih rendah. Bahasa Indonesia mudah dipelajari.  Hanya 18 tahun setelah Indonesia mengambil alih Papua Belanda dan memperkenalkan bahasa Indonesia di sana, bahasa itu dituturkan bahkan di desa-desa terpencil Papua yang belum tersentuh sekolah.

Setelah memaklumatkan perang terhadap Amerika Serikat pada Desember 1941 dan memulai ekspansinya ke seluruh Kepulauan Pasific dan Asia Tenggara, Jepang dengan cepat menaklukkan Hindia Timur Belanda. Sebenarnya yang merupakan alasan utama Jepang memaklumatkan perang adalah ladang minyak di Kalimantan, beserta karet dan timah di Malaya. Sebab Jepang sendiri tidak memiliki banyak minyak dan tadinya bergantung kepada ekspor minyak dari Amerika Serikat, yang diputus oleh Presiden AS Roosevelt sebagai pembalasan terhadap perang Jepang melawan Tiongkok dan pendudukan Jepang atas Indochina yang tadinya dikuasai Perancis. Ladang-ladang minyak Kalimantan adalah sumber alternatif minyak terdekat bagi Jepang. Pada awalnya, para pemimpin Jepang yang menduduki Hindia Timur Belanda mengklaim bahwa orang Indonesia dan orang Jepang adalah saudara sesama bangsa Asia yang sama-sama berjuang demi tatanan baru anti-kolonial. Kaum nasionalis Indonesia awalnya mendukung Jepang dan membantu menangkapi orang-orang Belanda. Namun, tujuan utama Jepang adalah mengambil bahan mentah (terutama minyak dan karet) dari Hindia Timur Belanda untuk menjalankan mesin perang, dan Jepang lebih menindas daripada Belanda. Ketika mulai terdesak dalam perang, pada September 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada orang-orang Indonesia, walaupun tanpa tanggal yang ditetapkan.

Pasca – Kemerdekaan

Ketika Jepang betul-betul menyerah  pada 15 Agustus 1945, hanya 2 hari kemudian orang-orang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, mengesahkan konstitusi pada hari berikutnya, dan mendirikan milisi-milisi lokal. Namun demikian, dengan segera mendapati, bahwa kekalahan Belanda di tangan Jepang, kemudian janji kemerdekaan oleh Jepang, dan akhirnya kekalahan Jepang oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak memastikan kemerdekaan bagi Indonesia, malah pada September 1945 pasukan Britania dan Australia tiba untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang, dan kemudian pasukan Belanda tiba dengan tujuan menegakkan kembali kendali atau kekuasaan Belanda. Pertempuranpun pecah antara pasukan Britania dan Belanda melawan pasukan Indonesia.

Belanda, dengan mengangkat alasan keragaman etnis dan luasnya wilayah kepulauan Indonesia, dan bisa jadi didorong oleh motif devide et empera untuk mempertahankan kendali, mendorong gagasan federasi untuk Indonesia. Belanda mendirikan negara-negara federal terpisah di wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan kembali. Sementara itu, kaum revolusioner Indonesia meghendaki satu negara kesatuan republik untuk seluruh bekas Hindia Timur Belanda. Melalui perjanjian awal yang tercapai pada pada November 1946, Belanda mengakui kewenangan Republik Indonesia – namun hanya di Jawa dan Sumatra. Namun pada Juli 1947 Belanda jengkel dan meluncurkan apa yang diistilahkan aksi polisionil, dengan tujuan menghancurkan  Republik. Setelah gencatan senjata, kemudian satu lagi aksi polisionil Belanda beserta tekanan PBB dan AS, Belanda menyerah dan setuju menyerahkan kekuasaan ke tangan Republik. Upaya Belanda menegakkan kembali kendali atas Indonesia antara 1945 dan 1949 dilaksanakan dengan metoda-metoda brutal. Juga ada perlawanan terhadap para pemimpin Republik oleh kaum komunis Indonesia, yang berpuncak pada pemberontakan 1948 yang dihancurkan oleh tentara Republik, menewaskan setidaknya 8.000 pengikut komunis Indonesia – pendahuluan bagi apa yang akan terjadi pada skala yang jauh lebih besar setelah kudeta gagal tahun 1965.

Peralihan terakhir terjadi pada Desember 1949 – namun dengan dua batasan besar yang membuat geram orang-orang Indonesia dan butuh 12 tahun untuk mereka jungkirkan. Satu batasan adalah Belanda tidak menyerahkan separo pulau Papua (sebelah barat) yang dikuasainya. Belanda mempertahankan dengan alasan Papua masih kalah jauh berkembang secara politik dibandingkan dengan bagian-bagian Hindia Timur Belanda lainnya, belum siap merdeka, dan bahwa sebagian besar orang Papua secara etnis berbeda dari sebagian besar orang Indonesia. Batasan lain adalah bahwa perusahaan-perusahaan Belanda seperti Shell Oil mempertahankan kepemilikannya atas berbagai sumber daya alam Indonesia.

Bangsa baru Indonesia menghadapi masalah-masalah berat yang terbawa dari masa pra-kemerdekaan, dan sebagian di antaranya menjadi semakin parah. Sebagai bekas koloni yang lama diperintah oleh Belanda demi kepentingan Belanda, Indonesia merdeka mengawali keberadaannya dalam kondisi sangat tertinggal secara ekonomi. Pertumbuhan populasi (nyaris 3% per tahun selama 1960-an) terus memberikan beban berat kepada ekonomi setelah kemerdekaan. Banyak orang Indonesia masih tidak memiliki rasa identitas nasional dan terus mengidentifikasi diri sebagai orang Jawa, orang Maluku, orang Sumatra, atau anggota populasi kedaerahan lain sebagai orang Indonesia. Bahasa Indonesia yang pada akhirnya akan bersumbangsih terhadap persatuan Indonesia masih belum luas mengakar. Orang-orang yang menganggap diri mereka orang Indonesiapun berbeda-beda dalam hal visi untuk Indonesia. Sebagian pemimpin Muslim Indonesia  ingin Indonesia menjadi negara Islam. Partai Komunis Indonesia ingin Indonesia menjadi negara komunis. Sejumlah orang Indonesia bukan Jawa ingin otonomi daerah yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan daerahnya sendiri, dan menggelar pemberontakan-pemerontakan daerah yang pada akhirnya dikalahkan Republik.

Peran militer sendiri menjadi fokus perbedaan pendapat dan perdebatan. Haruskah militer dikontrol, seperti di negara-negara demokrasi lain, oleh politikus-politikus sipil, yang semakin lama semakin dicurigai  oleh para perwira militer Indonesia? Atau haruskah militer justru lebih dominan dan menjalankan kebijakan-kebijakannya sendiri untuk Indonesia? Militer memandang dirinya sendiri sebagai penyelamat revolusi, benteng identitas nasional, dan menuntut memiliki fraksi tetap di parlemen. Di sisi lain, pemerintah sipil berupaya menghemat uang dengan mengurangi jumlah kesatuan militer, mengurangi ukuran korps militer, dan mendorong prajurit untuk berhenti dari militer sehingga tidak lagi digaji pemerintah. Terjadi juga perselisihan internal antara matra-matra angkatan bersenjata. Ada perselisihan di antara para komandan daerah yang revolusioner dan komandan pusat yang konservatif. Dan banyak hal lagi yang dilakukan militer yang hingga kini masih menjadi masalah terbesar bagi Indonesia.

Presiden pertama Indonesia, Soekarno (1901 -1970), mengawali karir politiknya sejak zaman penjajahan Belanda sebagai seorang pemimpin nasionalis yang melawan pemerintah kolonial Belanda. Belanda mengirimkannya ke pengasingan, dan Jepang membawanya pulang dari pengasingan. Sukarno lah yang membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karena sadar akan identitas nasional Indonesia yang masih lemah, Sukarno merumuskan perangkat lima asas bernama Pancasila, yang hingga kini berperan sebagai ideologi payung pemersatu Indonesia dan dibingkai dalam undang-undang dasar 1945. Selaku presiden, Sukarno menuding imperialisme dan kapitalisme Belanda sebagai penyebab kemiskinan Indonesia, menghapuskan utang yang diwarisi Indonesia, menasionalisasi perusahaan Belanda, dan menyerahkan pengelolan sebagian besar perusahaan itu ke tangan militer. Dia mengembangkan ekonomi yang tersentralisasi pada negara yang bisa dimanfaatkan oleh militer, birokrasi sipil, maupun Sukarno untuk kepentingan pribadi. Perusahan-perusahaan swasta Indonesia maupun lembaga bantuan asing sama-sama menolak. Pemerintan AS dan Britania menjadi waswas dan berusaha mengguncang posisi Sukarno.

Ketika memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia tidak punya sejarah pemerintahan sendiri yang demokratik. Pengalaman pemerintahannya malah berupaya penguasaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang di dasawarsa-dasawarsa terakhirnya menyerupai negara polisi, seperti penguasa Jepang setelah 1942. Yang mendasari demokrasi apapun yang berfungsi dengan benar adalah tingkat melek huruf yang tinggi, pengakuan terhadap hak menentang kebijakan pemerintah, toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda, Ikhlas kalah pemilihan, dan perlindungan pemerintah terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki kuasa politik. Untuk alasan-alasan yang bisa dipahami, semua persyaratan itu lemah di Indonesia. Oleh karena itu pada 1950-an, perdana menteri dan kabinet berganti-ganti, naik dan turun begitu cepat. Pada pemilu 1955, 92% pemilih terdaftar  memberikan suara, angka yang tinggi dan mengesankan, namun hasilnya adalah kebuntuan, karena keempat partai teratas masing-masing memperoleh suara antara 15% dan 22% suara dan kursi di parlemen. Partai-partai tidak bisa berkompromi dan terperosok ke dalam kebuntuan politik.

Di awali pada 1957, Presiden Sukarno menyudahi kebuntuan itu dengan menetapkan keadaan darurat perang, kemudian mengganti demokrasi Indonesia dengan apa yang diistilahkan demokrasi terpimpin, yang dia anggap lebih cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Di bawah demokrasi terpimpin, parlemen Indonesia seharusnya mempraktikkan gotong royong atau musyawarah untuk mufakat, bukan konsep demokrasi yang biasa di mana badan legislatif merupakan tempat partai-partai bersaing. Guna memastikan bahwa parlemen akan bergotongroyong demi tujuan-tujuannya (Sukarno), lebih dari separo kursi di parlemen bukan lagi untuk anggota legislatif yang terpilih dalam pemilu, melainkan yang ditunjuk oleh Sukarno sendiri dan ditempatkan dalam golongan fungsional dan bukannya partai politik, dengan militer sebagai salah satu golongan fungsional semacam itu.

Sukarno menjadi yakin bahwa dia punya kekuatan unik untuk membaca dan menafsirkan keinginan-keinginan (termasuk keinginan bawah sadar) rakyat Indonesia, dan berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Setelah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, Sukarno meluaskan tujuannya ke tingkat dunia dan mulai Indonesia berperan besar dalam politik anti-kolonial Dunia Ketiga ketika masalah-masalah internal Indonesia sendiri sangat mendesak. Pada 1963 Sukarno membiarkan dirinya ditetapkan sebagai presiden seumur hidup.

Sukarno meluncurkan kampanye yang diarahkan ke Papua Belanda, yang perbedaan etniknya menjadi alasan Belanda menolak menyerahkannya ke Indonesia setelah revolusi. Belanda meluncurkan program kilat untuk mempersiapkan orang-orang Papua untuk kemerdekaan. Namun Sukarno mengklaim Papua Belanda untuk Indonesia, meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Belanda. Dan pada 1961 memerintahkan ketiga matra angkatan bersenjata Indonesia untuk merebut Papua Belanda dengan paksa. Pemerintah AS ingin kelihatan mendukung gerakan anti-kolonial Dunia Ketiga, dan AS berhasil memaksa Belanda menyerahkan Papua Belanda. Sebagai tindakan penyelamat muka, Belanda tidak secara langsung ke Indonesia, melainkan ke PBB, yang tujuh bulan kemudian memindahkan kendali administrasi (namun tidak menyerahkan kepemilikan atas wilayah tersebut) kepada Indonesia, untuk diadakan referendum nantinya. Pemerintah Indonesia kemudian memulai program transmigrasi massal dari provinsi-provinsi Indonesia lain, sebagian untuk memastikan adanya mayoritas Indonesia bukan Papua di Papua Indonesia. Tujuh tahun kemudian dewan pimpinan Papua memberikan suaranya untuk memasukkan Papua Belanda ke dalam Indonesia.

Kampanye lain Sukarno untuk mewujudkan pendirian anti-kolonialnya menjadi tindakan yang diarahkan ke bagian-bagian Malaysia, sekelompok bekas koloni Britania, yaitu dua bekas koloni Britania (Sabah dan Serawak) di pulau Borneo. Terdorong oleh keberhasilannya di Papua Belanda, Sukarno memulai apa yang dia sebut konfrontasi melawan Malaysia pada 1962, diikuti serangan-serangan militer terhadap Borneo Malaysia tahun berikutnya. Namun populasi Borneo Malaysia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergabung dengan Indonesia, sementara para prajurit Britania dan Persemakmuran menyediakan peralatan militer yang efektif, dan militer Indonesia sendiri kehilangan nafsu terhadap konfrontasi itu.

Selama 1960-an, pergelutan kekuasaan bercabang tiga yang kompleks dan membingungkan terjadi di antara pihak-pihak terkuat di Indonesia. Salah satu pihak adalah Sukarno, sang pemimpin karismatik dan politikus piawai yang memiliki dukungan luas di kalangan orang Indonesia sebagai bapak kemerdekaan negara, dan sebagai presiden pertama. Pihak kedua adalah angkatan bersenjata, yang memonopoli kekuatan militer. Pihak ketiga adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang tidak memiliki kekuatan militer namun telah menjadi partai politik kuat dan terorganisasi paling baik. Ketiga pihak itu terpecah belah dan ditarik-tarik ke berbagai arah. Pergelutan bercabang tiga itu mencapai klimaksnya pada sekitar pukul 3.15 pagi dalam malam 30 September – 1 Oktober 1965, ketika dua kesatuan angkatan darat dengan komandan berhaluan kiri dan  2.000 prajurit memberontak dan mengirimkan sejumlah tim untuk menangkap tujuh jenderal terkemuka (termasuk panglima angkatan darat dan menteri pertahanan) di rumah mereka, dengan alasan untuk membawa mereka hidup-hidup ke hadapan Presiden Sukarno, dan membujuk Presiden untuk menekan Dewan Jenderal. Pada pukul 7.15 pagi 1 Oktober 1965, para pemimpin kudeta, yang telah merebut bangunan telekomnikasi di salah satu  sisi alun-alun pusat (Monas) di ibukota Indonesia Jakarta, menyiarkan pengumuman di radio Indonesia, mendeklarasikan diri mereka sebagai Gerakan 30 September, dan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah melindungi Presiden Sukarno dengan menjegal kudeta hasil persengkokolan jenderal-jenderal korup yang disebut alat CIA dan Britania. Pada pukul 2 siang para pemimpin memancarkan siaran radio tiga kali lagi, setelahnya mereka bungkam. Pemberontakan itu dilakukan oleh sejumlah kesatuan militer Indonesia, bukan oleh massa komunis.

Panglima Kostrad saat itu,setelah Sukarno, merupakan pemimpin politik Indonesia kedua dengan kualitas tak biasa yang berpengaruh ke jalannya Sejarah. Dia menyerupai Sukarno dalam beberapa hal: namanya mirip (Suharto), sama-sama orang Jawa, dan juga piawai secara politik. Suharto berbeda dari Sukarno dalam hal berusia 20 tahun lebih muda (1921 – 2008), tidak berperan secara signifikan  dalam perjuangan melawan pemerintahan kolonial Belanda, dan tak banyak dikenal di luar lingkar angkatan darat Indonesia sampai pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada pukul 9 malam 1 Oktober 1965, Suharto mengumumkan dalam siaran radio bahwa dia telah memegang kendali atas angkatan darat Indonesia, dia akan menghancurkan Gerakan 30 September, dan akan melindungi Presiden Sukarno. Sampai hari ini, banyak pertanyaan mengenai kudeta yang gagal itu tetap belum terjawab. Yang tampaknya jelas adalah kudeta itu merupakan upaya bersama oleh dua kelompok : sejumlah perwira militer junior yang bersimpati pada komunis, dan satu atau beberapa pemimpin PKI. Namun mengapa perwira-perwira militer profesional menggelar kudeta amatiran yang ceroboh, dengan perencanaan militer yang sangat kurang? Mengapa mereka tak menyelenggarakan konferensi pers untuk menarik dukungan rakyat? Mengapa dukungan PKI dalam kudeta itu terbatas di segelintir pemimpinnya saja? Apakah Tiongkok Komunis terlibat dalam perencanaan dan dukungan kepada kudeta? Mengapa para pemimpin kudeta tidak menyertakan Suharto dalam daftar jenderal yang harus diculik? Mengapa pasukan kudeta tidak merebut markas Kostrad di salah satu sisi Monas? Apakah Presiden Sukarno sudah tahu duluan soal kudeta tersebut? Apakah para jenderal anti komunis sudah tahu duluan soal kudeta tersebut, namun tetap saja membiarkannya terjadi, guna memberi mereka dalih menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk melibas PKI?

Pada 4 Oktober 1965, Suharto tiba di daerah bernama Lubang Buaya, di mana tim-tim penculik membuang jenasah para jenderal yang diculik ke dalam sumur. Di depan juru foto dan kamera televisi, tubuh-tubuh yang sudah membusuk itu dikeluarkan dari sumur. Pada hari berikutnya, 5 Oktober 1965, peti mati para jenderal itu di arak melalui jalan-jalan Jakarta, yang tepi-tepinya disarati ribuan orang. Para pemimpin militer yang anti-komunis dengan cepat menuding PKI bertanggungjawab atas pembunuhan-pembunuhan itu, walaupun sebenarnya dilakukan oleh kesatuan-kesatuan dalam militer sendiri. Sejak 5 Oktober 1965, militer memulai penangkapan yang bertujuan membinasakan setiap anggota PKI dan organisasi yang berafiliasi dengan PKI, beserta seluruh keluarga mereka. Oleh karena pembantaian di Indonesia tidak dilakukan dengan organisasi dan dokumentasi yang teliti seperti pembantaian oleh Nazi dalam kamp-kamp konsentrasi Perang Dunia II, banyak ketidakpastian mengenai jumlah korban di Indonesia. Perkiraan tertinggi adalah 2 juta orang; angka yang paling sering dikutip adalah perkiraan setengah juta yang dibuat pada masa itu oleh salah seorang anggota komisi pencari fakta bentukan Presiden Sukarno sendiri.

Pada akhir Oktober 1965 Suharto mendapatkan dukungan setia sebagian tapi tidak semua pemimpin militer. Sukarno masih presiden seumur hidup, masih dijunjung oleh banyak rakyat sebagai bapak pendiri Indonesia, masih populer di antara perwira dan prajurit militer, dan piawai berpolitik. Suharto tidak bisa begitu saja menyingkirkan Sukarno. Suharto tadinya dianggap hanya sebagai seorang jenderal yang efisien, itu saja. Namun dia malah menampilkan kelihaian politik yang bahkan melebihi Sukarno. Dia secara pelan-pelan meraih dukungan para pemimpin militer lain, mengganti para pejabat militer dan pegawai negeri yang bersimpati terhadap PKI dengan pejabat-pejabat yang setia kepadanya, dan selama dua setengah tahun berikutnya secara perlahan-lahan dan berhati-hati menyingkirkan Sukarno. Pada Maret 1966 Sukarno ditekan untuk menandatangani surat  penyerahan kekuasaan kepada Suharto; pada Maret 1967 Suharto menjadi presiden sementara, dan pada Maret 1968 dia menggantikan Sukarno sebagai presiden. Suharto lantas berkuasa selama 30 tahun sesudahnya.

Suharto tidak turun tangan dalam politik anti-kolonial Dunia Ketiga dan tidak punya ambisi teritorial di luar kepulauan Indonesia. Dia justru berkonsentrasi ke masalah-masalah dalam negeri Indonesia. Suharto mengakhiri konfrontasi bersenjata Sukarno dengan  Malaysia dalam memperebutkan Borneo (Sabah dan Serawak), bergabung kembali ke PBB, meninggalkan kedekatan Sukarno yang bermotivasi ideologis dengan Tiongkok Komunis, dan malah mendekatkan Indonesia dengan Barat untuk alasan-alasan ekonomi dan strategi. Suharto sendiri tidak mengenyam Pendidikan di universitas dan tak paham teori ekonomi. Sebagai gantinya, dia menempatkan ekonomi “resmi” Indonesia (berbeda dengan ekonomi yang tidak resmi yang dijabarkan di bawah) di tangan para ahli ekonom Indonesia yang sangat piawai, banyak di antaranya  lulusan University of California Berkeley. Itulah mengapa mereka dijuluki “mafia Berkeley”. Mafia Berkeleynya Suharto menegakkan reformasi ekonomi dengan cara menyeimbangkan anggaran, memotong subsidi, menerapkan orientasi pasar, serta mengurangi utang nasional dan inflasi Indonesia, mendorong investasi asing dan menarik bantuan dari AS dan Eropa untuk mengembangkan sumber daya alam Indonesia, terutama minyak dan mineral.

Suharto menyatakan ABRI berkepentingan besar dalam proses modernisasi negara dan masyarakat, dan ingin berperan vital dalam proses itu. Bila ABRI tetap netral di hadapan masalah-masalah dalam kondisi Orde Baru, berarti dia menyangkal perannya sekaligus seruan sejarah.  Militer memiliki dua fungsi sebagai alat negara yang dipersenjatai dan sebagai gugus fungsional untuk mencapai tujuan-tujuan revolusi. Di bawah Suharto, para perwira militer menduduki lebih dari separo dari semua jabatan walikota, bupati, dan gubernur di Indonesia. Para perwira militer daerah punya kewenangan untuk menangkap dan menahan tanpa batas waktu siapapun yang dicurigai membahayakan ketertiban umum. Para perwira militer zaman Suharto mendirikan bisnis dan melakukan praktik-praktik korupsi dan pemerasan dalam skala besar, guna mendanai militer dan mengisi pundi-pundi pribadi. Walaupun Suharto sendiri tidak bergaya hidup yang blak-blakan mewah, isteri dan anak-anaknya terkenal mempraktikkan korupsi besar-besaran. Bahkan tanpa menginvestasikan uang mereka sendiri, anak-anaknya meluncurkan berbagai bisnis yang menjadikan mereka kaya. Pada akhir masa kekuasaan Suharto, Indonesia adalah salah satu negara paling korup di dunia.

Suharto menggantikan asas Sukarno memerintah demokrasi terpimpin dengan apa yang dikenal sebagai orde baru (demokrasi Pancasila). Dalam otobiografinya dia menulis: Dalam Demokrasi Pancasila tidak ada tempat untuk oposisi ala Barat. Dalam alam Demokrasi Pancasila kita mengenal musyawarah untuk memperoleh mufakat rakyat. Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Oposisi yang asal saja menentang, asal saja berbeda, tidak kita kenal di sini…Demokrasi harus mengenal disiplin dan tanggungjawab, karena tanpa kedua hal itu, maka demokrasi hanyalah berarti kekacauan. Bahwa hanya ada satu jalan dan tidak boleh ada perselisihan. Hanya ada satu ideologi yang bisa diterima, Pancasila, yang harus dipelajari pegawai negeri dan anggota militer dalam program indoktrinasi birokratis. Satu-satunya identitas etnik yang berterima adalah Indonesia yang seragam. Idealnya, Suharto lebih suka satu partai politik saja, namun pemilihan parlemen dengan beberapa partai bersaing diperlukan agar pemerintah Indonesia tampak sah di mata internasional. Namun suatu gugus fungsional milik pemerintah, Golkar, selalu memenangkan pemilu dengan mendapatkan sampai 70% suara, sementara semua partai politik lain digabung menjadi dua gugus fungsional, satunya berlandaskan Islam, sementara yang satunya lagi tidak berlandaskan Islam, dan keduanya selalu kalah dalam pemilu. Dengan demikian, Indonesia di bawah Suharto menjadi negara militer, seperti dalam dasawarsa terakhir pemerintahan kolonial Belanda – dengan perbedaan bahwa negaranya dijalankan oleh orang Indonesia, bukan oleh orang asing.

Rezim Suharto runtuh secara cepat dan tidak terduga pada Mei 1998. Rezim Suharto telah diperlemah oleh kombinasi berbagai faktor. Salah satunya adalah krisis finansial Asia yang memangkas nilai mata uang Indonesia sebanyak 80% dan memicu kerusuhan. Satu faktor lagi adalah Suharto sendiri telah berusia 77 tahun, sudah tidak lagi memahami situasi nyata, kehilangan kepiawaian politiknya, dan terguncang oleh berpulangnya isterinya, yang merupakan mitra terdekat dan jangkar  baginya, pada 1996. Ada kemarahan rakyat banyak terhadap korupsi dan terhadap kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarganya. Keberhasilan Suharto sendiri menciptakan masyarakat modern Indonesia yang terindustrialisasi, yang tidak lagi menerima pandangan Suharto  bahwa orang Indonesia tidak sanggup memerintah diri sendiri. Militer Indonesia tampaknya menyimpulkan, bahwa mereka tidak bisa menghentikan gelombang protes, dan bahwa Suharto harus mengundurkan diri sebelum situasinya lepas kendali.

Pada tahun 1999, setahun setelah jatuhnya Suharto, Indonesia melaksanakan pemilu yang relatif bebas dalam lebih dari 40 tahun. Sejak itu, Indonesia telah menggelar serangkaian pemilu dengan angka partisipasi pemilih suara yang tinggi 70% – 90% (di AS nyaris tidak mencapai 60%).

Rezim Suharto, serta warisan-warisan dari krisis yang diprovokasi oleh kudeta gagal tahun 1965 dan upaya kontra kudeta yang berhasil, jelas ada. Warisan buruk jelas. Yang paling parah adalah pembantaian massal terhadap setengah juta orang Indonesia, dan pemenjaraan ratusan ribu orang lainnya selama lebih dari satu dasawarsa. Korupsi besar-besaran mengurangi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah tingkat yang seharusnya bisa dinikmati seandainya sedemikian banyak uang tidak dialihkan ke pundi-pundi militer, yang menjalankan pemerintahan pararelnya sendiri dengan anggaran pararel. Kepercayaan Suharto bahwa rakyatnya tak mampu memerintah diri sendiri menunda kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar bagaimana memerintah diri secara demokratis selama beberapa dasawarsa. Dari peristiwa 1965, angkatan bersenjata Indonesia menarik pelajaran, bahwa keberhasilan bisa tercapai dengan menggunakan kekerasan, tak mesti dengan cara memecahkan masalah-masalah yang membuat rakyat tidak puas.

Meskipun mengerikan di segi-segi lain, rezim Suharto ternyata punya sejumlah warisan positif, Rezim itu menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, walau pertumbuhannya terpangkas oleh korupsi. Dia menarik investasi asing. Suharto mengkonsentrasikan energinya kepada masalah-masalah dalam negeri Indonesia, bukan membuang-buang energi untuk politik anti-kolonial dunia ataupun upaya melemahkan negeri jiran Malaysia. Orde Baru mendorong keluarga berencana, sehingga membenahi salah satu masalah mendasar terbesar yang telah merepotkan Indonesia merdeka maupun rezim kolonial Belanda sebelumnya. Dia menggerakkan revolusi hijau yang menyediakan pupuk dan bibit unggul, sehingga sangat meningkatkan hasil panen beras dan tanaman pangan lainnya, mengangkat produktivitas pertanian dan nutrisi rakyat Indonesia.

Analisis berbagai Faktor

Indonesia memang menggambarkan faktor perubahan selektif, dan pendirian pagar. Di dalam pagar itu ada area-area yang sudah siap berubah. Area-area itu mencakup penggantian pemerintahan sipil menjadi kediktatoran militer oleh Suharto, perubahan sebaliknya oleh presiden-presiden selanjutnya, dirangkulnya para ahli ekonomi yang terlatih di Barat oleh Suharto untuk menggantikan regresi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, dan ditinggalkannya aspirasi Sukarno untuk menjadi pemimpin politik Dunia Ketiga. Di sisi lain, di luar pagar itu terdapat ciri-ciri utama Indonesia yang tetap utuh setelah 1965, termasuk integritas wilayah nasional, toleransi beragama yang cukup besar, dan pemerintahan non-komunis. Hal-hal yang berkelanjutan itu dianggap sebagai nilai-nilai utama yang tidak bisa ditawar-tawar oleh Sukarno dan oleh Suharto dan oleh presiden-presiden selanjutnya, selain kesediaan Sukarno untuk bergandengan dengan komunis.

Faktor identitas nasional. Sebagai bekas koloni yang baru merdeka, Indonesia berawal hanya dengan identitas nasional terbatas. Sebagai negara baru, Indonesia tidak bisa merasakan kepercayaan diri karena sudah pernah berhasil melakukan perubahan dalam sejarah, kecuali perjuangan demi kemerdekaan pada 1945 – 1949.

Faktor penilaian yang realistis dan jujur. Faktor ini kurang dimiliki oleh Presiden Sukarno, yang percaya dia dianugerahi kemampuan unik untuk menafsirkan keinginan bawah sadar rakyat Indonesia.

Faktor ancaman dari luar dan faktor memanfaatkan model-model yang telah teruji dengan baik di negara-negara lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terbebas dari kekangan eksternal. Tidak ada negara lain yang mengancam Indonesia sejak Belanda angkat kaki. Mafia Berkeley  adalah sekumpulan ahli ekonomi yang mampu memanfaatkan model-model yang teruji dengan baik di negara-negara lain guna mereformasi ekonomi Indonesia dan mencapai pertumbuhan ekonomi.

Faktor bantuan asing. Setelah Suharto meninggalkan kebijakan luar negeri yang pro-Tiongkok Komunis pendahulunya dan menerapkan kebijakan pro-Barat, Indonesia menerima banyak sekali investasi dan bantuan asing dari negara-negara Barat dalam membangun kembali ekonominya.

Faktor penilaian diri yang jujur dan realistis ala Machiavelli. Dalam menyingkirkan secara bertahap bapak pendiri Indonesia yang popular sekaligus presiden pertamanya, Sukarno, Suharto melangkah maju dengan hati-hati di setiap langkah memikirkan apa yang aman untuk dia lakukan dan apa yang tidak aman, sehingga pada akhirnya berhasil menggantikan Sukarno. Walaupun butuh waktu lama, Suharto juga realistis dalam meninggalkan ambisi-ambisi kebijakan luar negeri Sukarno yang di luar batas kemampuan Indonesia, termasuk perang gerilya melawan Malaysia dan upaya memimpin gerakan anti-kolonial dunia. Suharto yang diberkahi kesabaran, kehati-hatian dan kepiawaian politik, dan terpeleset akibat kebijakannya berupa kekejaman yang merenggut nyawa, tertutup matanya terhadap korupsi keluarganya sendiri. Di Indonesia, diskusi ataupun rekonsiliasi sangat terbatas, dan tanpa pengadilan. Itu karena lemahnya tradisi demokrasi.

Di antara bangsa-bangsa yang mengalami berbagai krisis, Indonesia adalah yang memiliki sejarah nasional terpendek dan keanekaragaman linguistik  terbesar, dan pada awalnya merupakan satu-satunya bangsa yang menghadapi masalah serius berupa wilayah yang terpecah-pecah. Bekas koloni Belanda bernama Hindia Timur Belanda bisa saja terpecah menjadi beberapa negara-bangsa terpisah, seperti bekas koloni Perancis di Indocina terpecah menjadi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Perpecahan itu tampaknya merupakan niat Belanda sewaktu Belanda mendirikan sejumlah negara federal terpisah di koloninya pada akhir 1940-an, guna melemahkan Republik Indonesia bersatu yang masih lemah. Namun, Indonesia tidak runtuh. Indonesia membangun dari nol suatu rasa identitas secara cepat dan mengesankan. Salah satu dasar rasa itu adalah kebanggaan akan revolusi 1945 – 1949, dan penggulingan kekuasaan Belanda. Orang-orang Indonesia bangga akan luasnya wilayah Indonesia. Satu lagi dasar identitas nasional Indonesia itu adalah cepatnya penyebaran Bahasa Indonesia yang mudah dipelajari dan luar biasa lentur sebagai satu-satunya bahasa nasional, hadir bersama 700 bahasa daerah.

Selain akar identitas nasional yang mendasar itu, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat identitas dengan cara menekankan kerangka kerja berbutir lima, Pancasila, dan menggelar upacara tahunan mengenang tujuh jenderal yang terbunuh di Monumen  Pancasila Sakti di Jakarta. Orang-orang Indonesia kini merasa cukup yakin perkara identitas nasional mereka, sehingga mereka tak perlu tuturan menyesatkan tentang “kudeta komunis” untuk memperkuatnya. Rasa identitas nasional yang semakin mendalam itu adalah salah satu perubahan terbesar.

Penutup

Saat ini Indonesia sedang dipimpin oelah Presiden Prabowo Subiyanto (2024 – 2029) – seorang Punawiran Jenderal TNI Angkatan Darat. Situasi dan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan baik eksternal maupun internal sungguh berat dan rumit. Penulis telah menuangkannya dalam artikel berjudul Ancaman dan Tantangan Terwujudnya Indonesia Emas 2045 (MRI, Vol. 77, April 2024). Apakah di masa depan akan ada belokan sejarah yang menimbulkan krisis dan memaksa ada perubahan-perubahan? Tidak tahu. Tetapi, bila dicermati fenomena-fenomenanya, kemungkinan terjadi belokan sejarah itu ada – artinya kemungkinan ada perubahan itu ada. Selamat memperingati dan merayakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke 80. Dirgahayu Republik Indonesia.