Dr. Ir. H. ADJAT SUDRADJAT, M.S.

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, M.B.A.

 (Pengasuh Majalah Rimba Indonesia)

Almarhum adalah seorang Rimbawan tangguh dan kreatif yang mengawali pengabdiannya bekerja di Kehutanan  sejak tahun 1974 hingga mencapai jabatan dan pangkat tinggi eselon 1 sebagai Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan.

Dilahirkan di kota Banjar Jawa Barat dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian Selatan pada tanggal 5 April 1947 dari pasangan suami istri bapak Machmoer Soeriawiwaha dan ibu Soemarni Tanoemanggala sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai pedagang yang diakui sebagai guru besarnya sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga pada umumnya.

Adjat Sudradjat memulai pendidikannya di SD Negeri 7 kota Banjar tamat tahun 1960. Meneruskan pendidikan di SMP Negeri Banjar lulus tahun 1963 dan melanjutkan SLTAnya di SMA Negeri Garut lulus tahun 1966. Pada tahun 1967 bersama teman sekelasnya mencoba tes masuk ke ITB, UNPAD dan IPB tetapi ayahnya melarang sekolah di kota Bandung, inginnya sekolah/kuliah di kota Yogyakarta. Setelah berkompromi dengan ayahnya akhirnya disetujui sekolah di Bogor maka Ajat Sudradjat masuk kuliah di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang dapat diselesaikannya pada tahun 1973 lulus sebagai Sarjana Kehutanan (S1). Pendidikan S2  diselesaikan di IPB sambil bekerja mengambil program studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan diselesaikannya dalam waktu singkat 1,5 tahun lulus tahun 1988. Mengapa bisa cepat karena dipacu oleh bapak Prof, Rubini Atmawidjaja waktu itu Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) di mana ia bekerja sebagai Kepala Sub Direktorat Rencana dan Program dan Kasubdit Taman Nasional. Mengapa tidak mengambil program studi Ilmu Kehutanan karena waktu itu beliau berpendapat bahwa masalah Kehutanan bukan saja masalah teknis kehutanan semata tetapi jutru yang mengemuka adalah Forestry Social Problem dan Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu beliau tertarik untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial khususnya tentang perubahan perilaku yang ada di Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Pendidikan S3 nya dilakukan di IPB juga dimulai tahun 2000 dengan jurusan yang sama ketika studi S2. Hanya latar belakang masuknya berbeda dengan waktu masuk ke S2. Kala itu sedang ramainya isu reformasi dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dijabat oleh Dr. Ir. Nur Machmudi yang  menbawakan kekuatan atmosfer politik reformasi yang sangat dominan yang beliau tidak sependapat. Akibatnya jabatan Kepala Badan Planologi Kehutanan harus diserahterimakan kepada Bpk. Ir. Moh Toha Mochtar. Beliau minta ijin untuk full studi melanjutkan  S3 di IPB.  Sebagai  Pegawai   Negeri beliau tidak luput dari kewajiban mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan seperti SEPALA, SEPADYA dan SESPANAS yang masing-masing diselesaikannya tahun 1981, 1991 dan 1992.

Dalam perjalanan karirnya di Kehutanan dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Setelah lulus S1 Kehutanan melamar kerja di Direktorat Jenderal Kehutanan diterima dan ditugaskan di Dinas Keutanan Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya tahun 1974. Di Kantor Dinas awalnya ditugaskan sebagai Staf kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Hukum dan Keamanan.
2. Setahun kemudian diangkat menjadi Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH) Teluk Air di Pulau Padang Tikar dengan tugas menjaga dan mengawasi kayu glondong (logs) dan sawn timber untuk ekspor dari Pelabuhan Internasional Teluk Air.
3. Tiga tahun bertugas sebagai KSKPH selanjutnya dipromosikan menjadi Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) di Pontianak Kalimantan Barat. Selama 3 tahun bertugas di sini (1977-1980) berhasil membuat persemaian meranti (Dipterocarpaceae) yang menghasilkan tujuh juta bibit.
4. Pada waktu terbentuknya Departemen Kehutanan tahun 1983 dipromosikan menjadi Kepala Sub Direktorat Bina Rencana Direktorat Jenderal PHPA. Selama tugas di sini ikut serta dalam Tim Penyusun UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan menginisiasi penyusunan sistem Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang melahirkan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda di Bandung yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.
5. Pada tahun 1989 dipercaya sebagai Kasubdit Hutan Kemasyarakatan dan Sutera Alam (HKSA).
6. Pada tahun 1993 oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Prof. Amirudin) diminta untuk menjadi Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan. Selama bertugas di sini berhasil membangun 145 Kantor BKPH dan RPH termasuk Kantor Dinas Kehutanan dan 20 unit rumah untuk Karyawan Dishut dengan sumber dana dari APBN/APBD. Pengalaman tak terlupakan adalah ketika berhasil merehabilitasi pantai dengan hutan mangrove di Sinjai, Janeponto, Bone, Pinrangm dan P. Salayar (1996). Penanaman di P. Salayar dilakukan dengan bekerja sama Grup Ully Sigar Rusadi dan TNI AL Makassar. Semua bibit tanaman mangrove, voluntir, logistik dan para aktivis diangkut dengan Kapal Perang TNI AL. Penanaman mangrove ini mendapat penghargaan dari Jenderal Pur HZB Palaguna dan Gubernur Sulawesi Selatan.
7. Tahun 1997 dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Lampung.  Saat itu situasi sangat tidak kondusif. Episode reformasi dimulai, tuntutan reformasi Kehutanan mencapai puncaknya tahun 1998 dengan dibentuknya 46 Dewan Rakyat Lampung yang menguasai berbagai kawasan hutan Lampung. Ribuan rakyat berdemo selama 5 hari penuh ke Kanwil Kehutanan dan BPN menuntut Hutan Lindung G. Balak seluas 5.000 ha dikembalikan ke masyarakat. Setelah dipelajari asal usul tanah Kawasan Hutan Lindung G. Balak dalam SK Menteri Kehutanan tahun 1983 ternyata dalam satu klausul disebutkan bahwa tanah hutan tersebut berasal dari masyarakat yang dibebaskan dengan pemberian ganti rugi namun sampai 15 tahun lamanya pemberian ganti rugi tersebut belum dibayarkan. Berdasarkan kenyataan itu dengan persetujuan Gubernur Lampung (Oemarsono), Kakanwil Dephut Lampung dengan berani membatalkan Surat Keputusan Menhut tersebut. Kemudian Kakanwil karena argumentasinya kuat Menhutbun malah menyetujui dan memperkuat SK Kakanwil Dephutbun Lampung. Tidak lama kemudian Adjat Sudradjat dipindahkan tugasnya menjadi Kepala Biro Perencanaan. Meskipun bertugas di Lampung hanya selama 11 bulan masih sempat membagikan tanah kavling kepada lebih kurang 1000 or ang PNS Kehutanan sebagai hadiah.
8. Selama bertugas di Biro Perencanaan Dephutbun berhasil disusun dokumentasi (1) 250 Hari Reformasi Dephutbun ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, (2) Pembangunan Hutan Tantangan Kehutanan di Masa Depan, (3) Pengurusan Hutan berdasarkan Kitab Injil.Buku-buku tersebut dirasa sangat membantu dalam memuluskan lahirnya UU No 41 Tahun 1999.
9. Beberapa bulan bertugas di Biro Perencanaan Kehutanan selanjutnya dipromosi menjadi Kepala Badan Planologi Kehutanan.Tugas di sini tidak banyak yang ditekankan hanya ada dua yaitu Pertama Penyederhanaan Perijinan Sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan lainnya, dan Kedua ikut mengawal proses RUU No 41 Tahun 1999 di DPR menjadi UU. Pada akhir Desember 1999 terjadi peristiwa sekumpulan PNS berontak akibat dari badai pemaksaan kekuatan politik reformasi di Dephutbun. Sebagai dampaknya Kepala Badan Planologi Kehutanan dinonaktifkan dari jabatannya. Kesempatan itu digunakan untuk mengambil studi Doktor (S3) di IPB hingga lulus tahun 2003.
10. Selama menjadi mahasiswa S3 beliau berasil menyusun buku Desentralisasi Kehutanan (2002) dan Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan (2003).Setelah lulus S3 pada tahun 2007 menjadi inisiator “Bogor Go Green” ketika terjadi banjir besar di Ibu Kota Jakarta dengan konsep Pembangunan Hulu dan Hilir Harus Seimbang. Selama sektor Hulu dieksploitasi oleh sektor Hilir maka banjir Jakarta akan terus berkelanjutan.Akhirnya dilakukan koordinasi dengan berbagai komunitas di Bogor serta terbitlah sebuah Buku Bogor Go Green dengan tema Save Our Jakarta. Juga berhasil mengadvokasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan Bogor Green Party I(2010) sampai dengan Bogor Green Paety VII (2022). Selain itu memunculkan juga Ciwidey Go Green dan Banjar Go Green.Kegiatan lainnya adalah menjadi Facilitator CBFM dan Ketua Tim Advokasi di Lembaga DFID (Pemerintah Inggris) dengan tugas melayani 300 san NGO Indonesia yang bergerak di sektor penguatan masyarakat sipil kehutanan.Selesai tugas di DFID ditunjuk menjadi Direktur Executive Nectar Indonesia suatu LSM yang berkantor di Utan Kayu Rawamangun Jakarta dengan kegiatan utamanya merencanakan pembangunan Indonesia Biodiversity Science Park (IBSP) yang luasnya 11.000 ha di sekitar waduk Jatiluhur (Purwakarta dan Karawang). Tugas di sini selama 3 tahun, selanjutnya pada tahun 2010 usaha sendiri mendirikan perusahaan pariwisata alam di TWA Cimanggu Bandung Selatan dengan nama Green Hill Park yang masih berjalan hingga sekarang. Selain itu beliau juga mengajar di Pasca Sarjana IPB pada Program Studi Manajemen Eko Wisata dan Jasa Lingkungan.
11. Setelah tidak di birokrasi, Ia punya waktu luang. Tercatat ada beberapa buku yang telah ia susun bersama teman-temannya seperti (1) Mencari Format Desentralisasi Kehutanan Pada Masa Transisi (2002), (2) Pembangunan Hutan Berkelanjutan Cerminan Iman dan Takwa, (3) Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan (2003), (4) Save Our Jakarta dengan judul “Menghadang Petaka Pengancam Jakarta”, (5) Proses Lahirnya UU 41/1999, (6) Impian dan Tantangan Rimbawan (1999), (7) Nuansa Reformasi Hutbun (1998) dan Impian dan Tantangan Alumni Fakultas Kehutanan IPB.

Dari uraian pengalaman kerjanya di pemerintahan maupun di luar pemerintah serta usaha pribadinya dapat dikatakan beliau adalah Rimbawan Paripurna ya Birokrat, Konsultan, LSM, Penulis buku, Pengusaha, juga seorang Dosen Pasca Sarjana dan Pembina Majalah Perwita Wana Kencana Rimbawani.

Akhirnya pada tanggal 4 Maret 2025 di Bogor Adjat Sudradjat dipanggil menghadap Sang Khalik setelah menderita sakit beberapa waktu lamanya. Semoga meninggalnya husnul khotimah dan selanjutnya kelak mendapat tempat yang mulia di sisiNya, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan.

O